Sekolah Rakyat Siap Hadir di Temanggung, Prioritas bagi Masyarakat Miskin

Temanggung, InfoPublik – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.

Di Provinsi Jawa Tengah, empat wilayah telah dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Temanggung, Pati, Magelang, dan Surakarta.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Sekolah Rakyat ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan membantu kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan ini sepenuhnya gratis, dibiayai oleh pemerintah, dan berbentuk boarding school (sekolah asrama) mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA," ujar Saifullah Yusuf usai bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah serta para bupati dan wali kota di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (13/3/2025).

Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026 ini mengutamakan peserta didik dari keluarga miskin ekstrem dan miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 akan mendapat prioritas utama untuk bersekolah di sini.

Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum unggulan yang dikembangkan bersama Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). Selain mata pelajaran umum, sekolah ini juga berencana menambahkan program matrikulasi seperti Bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin.

"Di Jawa Tengah, kami memiliki empat sentra pelayanan di Temanggung, Pati, Magelang, dan Solo yang sudah siap. Nantinya, sekolah ini akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare, baik dengan merevitalisasi gedung yang sudah ada atau membangun dari nol," jelas Saifullah Yusuf.

Pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk tenaga pengajar yang akan disiapkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diminta untuk menyediakan lahan atau bangunan yang bisa direvitalisasi menjadi sekolah rakyat.

Hingga saat ini, telah teridentifikasi sekitar 50 lokasi di berbagai daerah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dan jumlah ini masih bisa bertambah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menjelaskan bahwa setiap Sekolah Rakyat akan menampung sekitar 1.000 siswa, tergantung data penerima manfaat yang telah diverifikasi melalui DTSEN.

"Pemetaan data masih terus berjalan untuk memastikan siapa saja yang masuk kategori Desil 1 dan 2, serta jumlah anak yang memenuhi syarat untuk masuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Semua data akan dicocokkan dengan NIK serta alamat lengkap penerima manfaat," ungkapnya.

Selain itu, pemilihan lokasi di Temanggung, Pati, Magelang, dan Surakarta juga didasarkan pada keberadaan sentra pelayanan Kemensos di daerah tersebut. Dengan adanya aset seperti gedung dan tanah yang sudah dimiliki oleh Kemensos, proses pembangunan diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Dengan konsep pendidikan gratis, asrama, serta kurikulum unggulan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem.

(ary;ekp)