Pemprov Gorontalo Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Dukung Program Presiden Prabowo

Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyambut baik dan mendukung penuh program pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi warga kurang mampu di setiap daerah.

Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Novaliansyah Abdussamad, menyampaikan bahwa Pemprov Gorontalo telah menerima surat resmi dari Menteri Sosial terkait dukungan partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat.

"Dalam surat tersebut, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati seluruh Indonesia diminta mengajukan usulan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Salah satu persyaratan utama adalah kesiapan lahan seluas 5–10 hektare, yang harus dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan milik pemerintah," jelas Novaliansyah melalui keterangan pers yang diterima pada Kamis (13/3/2025).

Menindaklanjuti surat tersebut, Pemprov Gorontalo saat ini tengah melakukan konsolidasi dan pengecekan aset lahan yang dapat diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

"Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat mengusulkan jika telah memenuhi persyaratan yang diminta. Kami sedang memastikan kepemilikan aset yang bisa dialokasikan untuk program ini," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menargetkan pembangunan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota dan dua di tingkat provinsi.

Rencana ini merupakan bagian dari target nasional yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yaitu membangun 100 Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Sekolah ini akan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang termasuk dalam 10 persen terbawah (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kami punya 31 sentra dan 6 balai yang siap dijadikan tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Saat ini sudah ada 40 lokasi yang siap digunakan," ujar Gus Ipul.

Pemerintah memastikan bahwa tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, kurikulum Sekolah Rakyat masih dalam tahap finalisasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) agar sesuai dengan standar pendidikan nasional.

(mcgorontaloprov/dlhp)