Lonjakan Kasus PMK di Jatim, Tercatat 588 Kasus Baru dalam Sehari

Surabaya, InfoPublik - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali mengalami lonjakan signifikan di Jawa Timur sejak 8 Desember 2024. Puncaknya, pada 29 Desember 2024, tercatat 588 kasus baru dalam sehari, menjadikan situasi ini dapat dikategorikan sebagai wabah. 

Selama bulan Desember, kasus PMK tersebar di 27 kabupaten/kota, meliputi 259 kecamatan dan 659 desa di Jawa Timur. Meski demikian, terdapat kabar baik bahwa sepanjang tahun 2024, tujuh kabupaten/kota berhasil mencatat nol kasus PMK, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Kabupaten Situbondo. 

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani, di Surabaya, Selasa (7/1/2025) menyampaikan, berbagai langkah pengendalian PMK yang telah diambil untuk menekan penyebaran wabah. Pertama, melakukan isolasi ternak sakit, dengan menempatkan hewan terinfeksi dalam kandang terisolasi guna mencegah penularan. 

Kedua, pengobatan simptomatis, yaitu penyediaan obat-obatan seperti antibiotik, analgesik, antipiretik, dan vitamin untuk hewan sakit. 

Ketiga, pembatasan lalu lntas ternak, yaitu dengan melarang keras menjual ternak sakit untuk mencegah penyebaran lintas wilayah. 

Keempat, melakukan disinfeksi rutin, yaitu dengan memebrsihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan. Kelima, melakukan vaksinasi massal PMK, yaitu dengan pemberian vaksinasi kepada ternak sehat sebagai langkah pencegahan. 

Realisasi Vaksinasi di Jawa Timur 

Dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), Jawa Timur telah mengalokasikan 15.590.815 dosis vaksin PMK dengan realisasi sebanyak 14.689.365 dosis atau 94%. Pada tahun 2024, realisasi vaksinasi mencapai 5.415.422 dosis dari total alokasi 6.986.765 dosis (77%).  

Rincian vaksinasi PMK tahun 2024 (1 Januari – 27 Desember): 

- Vaksin ke-1: 2.346.666 dosis 

- Vaksin ke-2: 1.564.858 dosis 

- Booster ke-1: 883.138 dosis 

- Booster ke-2: 491.336 dosis 

- Booster ke-3: 129.424 dosis 

Dinas Peternakan Jawa Timur menghadapi kendala terkait ketersediaan obat-obatan yang diperkirakan hanya cukup hingga pertengahan Januari 2025. Selain itu, vaksinasi secara swadaya belum berjalan optimal akibat keterbatasan jumlah vaksin dibandingkan populasi hewan rentan yang mencapai 10,5 juta ekor. 

Untuk mempercepat penanggulangan wabah, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Peternakan telah mengusulkan penetapan Status Darurat Bencana Non-Alam akibat PMK. Penetapan ini diharapkan dapat memperkuat pengorganisasian bantuan dan mempermudah pelaksanaan langkah tanggap darurat. 

Dinas Peternakan juga memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Pertanian, lembaga penelitian, dan asosiasi peternak, guna mengoptimalkan distribusi bantuan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian wabah. 

"Kolaborasi dengan semua stakeholder menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi wabah PMK ini. Dengan langkah terpadu, kami optimis situasi ini dapat segera terkendali," ujar Indyah. 

Upaya intensif dan dukungan dari semua pihak diharapkan dapat mengatasi lonjakan kasus PMK ini, sekaligus mencegah dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar di sektor peternakan Jawa Timur. (MC Jatim/ida-jal/eyv)