Penggunaan Senjata Api di Polda Maluku Utara Diperketat, Wajib Lolos Tes Psikologi dan Menembak

Ternate, InfoPublik – Penggunaan senjata api (senpi) organik di jajaran Polda Maluku Utara (Polda Malut) dan Polres setempat kini diperketat. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan senpi hanya digunakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Bid Propam Polda Malut sebelumnya telah menarik seluruh senpi organik dari anggota, termasuk ajudan, untuk pemeriksaan. Senpi hanya akan dikembalikan setelah anggota lulus serangkaian tes yang diawasi langsung oleh Komandan Satuan Brigade Mobil (Dansat Brimob) Polda Malut, Kombes Pol. Suhendro.

Tes penggunaan senpi dimulai dari ajudan atau Spripim yang bertugas mengawal Kapolda maupun Wakapolda. Pelaksanaan tes menembak dilakukan di bawah pengawasan Sat Brimob Polda Malut.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, menyampaikan bahwa tes ini merupakan tindak lanjut arahan dari Mabes Polri.

"Kegiatan menembak di lapangan tembak Brimob Untuk Indonesia Sat Brimob Polda Malut tadi pagi merupakan bagian dari tes kemampuan menembak anggota yang mendapatkan izin penggunaan senpi," ungkap Bambang, Senin (30/12/2024).

Selain tes kemampuan menembak, seluruh anggota yang akan menggunakan senpi juga diwajibkan menjalani tes psikologi. Tes ini tidak hanya dilakukan di tingkat Polda tetapi juga berlaku bagi jajaran Polres di wilayah hukum Polda Malut.

"Ini akan bergiliran dan yang pasti masing-masing Polres juga akan melaksanakan kegiatan yang sama dengan penguji dari Brimob," tambahnya.

Kombes Pol. Bambang menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan senjata api oleh anggota.

"Tes psikologi dan menembak dilakukan secara ketat. Kalau ada anggota yang dinyatakan belum lulus, maka yang bersangkutan belum dapat menggunakan senpi. Ini tidak ada penilaian khusus," jelas Bambang.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan profesionalisme anggota kepolisian dalam menggunakan senjata api, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan institusi. (mp/MC Tidore)