Ini Strategi Efektif Pemprov Kalbar dalam Mengelola DIPA dan TKD 2025

Pontianak, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar, Selasa (17/12/2024).

Penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 di wilayah Kalimantan Barat.

Pj Gubernur Harisson menegaskan pentingnya alokasi anggaran APBN dan TKD dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kalbar. Ia meminta seluruh aparatur pemerintah memanfaatkan anggaran secara efisien dan tepat sasaran.

“Setiap rupiah yang berasal dari pajak dan PNBP harus memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Harisson.

Harisson menyampaikan pesan Presiden untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan acara seremonial yang tidak mendesak. Presiden juga meminta langkah pencegahan kebocoran anggaran dengan melibatkan BPKP, BPK, Inspektorat, dan KPK.

“Pencegahan kebocoran ini akan dipantau melalui Indikator MCP (Monitoring Center for Prevention), di mana pemerintah daerah akan dinilai setiap bulan,” jelas Harisson.

Menurut Harisson, anggaran 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia juga menyebutkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2025-2030.

“Penyesuaian ini juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota untuk sinkronisasi dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih,” tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki, memaparkan bahwa total alokasi DIPA APBN Kalbar mencapai Rp30 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp8 triliun dialokasikan untuk instansi vertikal, dan Rp22 triliun untuk pemerintah daerah.

“Diharapkan adanya harmonisasi antara program pusat dengan kebutuhan daerah untuk memastikan keberhasilan pembangunan,” imbuhnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen melaksanakan program pembangunan secara efektif dan efisien. Pengawasan ketat oleh lembaga seperti BPKP, BPK, dan KPK akan memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

(rfa/ica)