Pemprov dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tandatangani Naskah PKS Pembiayaan Peserta PBPU-BP

Jakarta, InfoPublik  – Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo menandatangani naskah perjanjian kerja sama (PKS) tentang sharing pembiayaan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) Pemerintah Daerah tahun 2025, di Ballroom Hotel Alia, Jakarta, Kamis, (21/11/2024).

Naskah PKS yang ditandatangani Pj Gubernur Rudy Salahuddin dan seluruh Pj dan Pjs bupati/wali kota itu melalui program Jaminan Kesehatan Daerah yang bersumber pada APBD provinsi/kabupen kota tahun 2025.

Dalam arahannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa naskah PKS ini terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan di mana provinsi menanggung komponen dari sebagian PBI yang dibiayai oleh APBN. Kemudian provinsi juga membiayai melalui APBD, demikian juga Kabupaten/Kota. Sehingga secara keseluruhan, Provinsi Gorontalo mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“UHC adalah sebuah tujuan penting yang kita harapkan dapat dicapai secara maksimal hingga 98 persen dari total seluruh penduduk. Capaian ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberhasilan kita menghadirkan layanan kesehatan yang merata, dan dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa terkecuali,” tutur Rudy.

Rudy juga mengajak seluruh kepala daerah untuk fokus pada beberapa hal yang ingin didorong. Pertama, optimalisasi kepesertaan JKN melalui peran aktif pemerintah daerah, dalam memperluas cakupan penerima bantuan iuran dengan data yang terverifikasi. Kedua, peningkatan akses fasilitas kesehatan dengan memperluas layanan di tingkat pertama, memastikan bahwa setiap warga memiliki akses kelahiran kesehatan yang layak dan merata.

“Terakhir, penggunaan teknologi dan data terpadu, seperti pemanfaatan data Regsosek untuk memastikan bahwa verifikasi dan validasi data penerima bantuan lebih akurat dan tepat sasaran. Saya yakin bahwa dengan semangat gotong royong kelaborasi dan inovasi, kita dapat mencapai target UHC di Provinsi Gorontalo dengan lebih cepat dan efektif,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Apriyani Katili sebagai panitia pelaksana, menjelaskan bahwa data untuk peserta jaminan kesehatan daerah di tahun 2025 dilakukan melalui sistem penilaian kelayakan peserta berbasis Regsosek, yang sudah dipadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial, serta memasukkan dalam data P3KE. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang kepesertaannya ganda, atau menghindari data peserta yang sudah meninggal tapi tetap dibayarkan oleh APBD.

Di laporkan juga, pada posisi November 2024, jumlah penduduk yang didaftarkan sudah berada pada posisi 97 persen untuk provinsi Gorontalo. Penduduk yang terdata diambil adalah yang berada pada desil I sampai IV berdasarkan data Regsosek. (mcgorontaloprov/echin/zakir)