- Oleh MC PROV GORONTALO
- Jumat, 15 November 2024 | 05:04 WIB
: Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton, bersama para peserta Pelatihan Input Teknis Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. (Foto: istimewa)
Oleh MC PROV GORONTALO, Minggu, 10 November 2024 | 09:25 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 156
Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah daerah berharap hasil pelatihan penyusunan standar layanan terpadu menjadi acuan bagi seluruh tenaga layanan di Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton, saat menutup Pelatihan Input Teknis Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Jumat (8/11/2024) di Rudis Gubernur Provinsi Gorontalo.
Yosef menegaskan perlunya pembentukan tim kerja yang terdiri atas perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari setiap kabupaten/kota, untuk mengkaji praktik terbaik (best practices) dari daerah lain yang sudah memiliki standar layanan yang baik, mengadakan pelatihan lanjutan untuk tenaga layanan dari setiap kabupaten/kota dengan fokus pada penerapan standar layanan.
“Melaksanakan sosialisasi standar layanan teknis kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk instansi pemerintah dan organisasi masyarakat di provinsi kabupaten kota,” kata Yosef.
Dengan keberlanjutan program ini, ia berharap pemerintah daerah meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sinergi antara dinas terkait instansi pemerintahan, dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan layanan, mengembangkan mekanisme pendampingan dan pengawasan yang melibatkan komunitas lokal dalam pelaksanaan layanan di lapangan.
“Juga mengadakan pertemuan evaluasi berkala dengan perwakilan tenaga layanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Yosef.
Ia juga mengingatkan peserta pelatihan hal yang tidak kalah penting, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta mengembangkan sistem pelaporan masyarakat yang memudahkan identifikasi dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang memerlukan intervensi layanan di lingkungan masing masing.
Monitoring ini bertujuan memastikan penerapan standar layanan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah disusun dan menetapkan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas penerapan standar layanan di berbagai wilayah di kabupaten kota se-Provinsi Gorontalo.
Acara penutupan kegiatan ini dihadiri Provincial Lead SKALA Ahmar Djalil, fasilitator pelatihan, Kadis PPPA Provinsi Gorontalo, peserta pelatihan dari elemen pelaksana layanan utusan provinsi serta kabupaten/kota. (mcgorontaloprov)