Pemkab Sergai Gandeng Kejari untuk Optimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah

Sei Rampah, InfoPublik – Seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) diminta mengoptimalkan penagihan piutang pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, keberhasilan penagihan piutang pajak menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemberantasan korupsi di daerah tersebut.

Demikian ditegaskan Penjabat (Pj) Sekdakab Sergai Rusmiani Purba saat sosialisasi ‘Peningkatan PAD Tahun 2024, di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (5/11/2024). 

"Sesuai arahan Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK, salah satu indikator penilaian kinerja pemberantasan korupsi di daerah adalah keberhasilan penagihan piutang pajak,” kata Rusmiani. Karenanya lanjut dia, Pemkab Sergai dan Kejaksaan Negeri Sergai bekerja sama dengan memberikan surat kuasa khusus untuk menindak secara hukum para penunggak pajak.

Ia membeberkan, proses penagihan pajak daerah ini telah diawali dengan pengiriman tiga kali surat teguran kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah. Saat ini, rekapitulasi surat teguran tersebut sedang diproses untuk ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Sergai, yang berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

“Kami telah memberikan kewenangan penuh kepada Kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak,” tambah Rusmiani.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan kepada para camat, kepala desa, dan lurah untuk mendukung penuh upaya penagihan ini dengan memberikan bantuan berupa distribusi surat teguran, serta memberikan informasi dan sosialisasi terkait kewajiban membayar pajak kepada masyarakat.

“Peran aktif dari saudara-saudara sangat penting, baik dalam mendistribusikan surat panggilan maupun memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait kewajiban mereka. Hal tersebut penting sifatnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak,” tegasnya.

Selain untuk meningkatkan PAD, menurutnya upaya ini juga diharapkan dapat menciptakan budaya transparansi di lingkungan pemerintah daerah, yang dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Keberhasilan program ini akan dijadikan sebagai poin evaluasi kinerja bagi para camat, kepala desa, dan lurah.

"Kesuksesan kegiatan ini tidak hanya mendukung kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator utama dalam penilaian pemberantasan korupsi. Diharapkan seluruh perangkat daerah serius dalam mendukung kegiatan ini," ucapnya mengakhiri. (Media Center Sergai/Julia).