Polda Siap Dukung PSN di Merauke, Minta Sikap Kontra Warga Tidak Langsung Dianggap sebagai Penolakan

: Irjen Polisi Drs. Patrige Rudolf Renwarin


Oleh MC KAB MERAUKE, Selasa, 5 November 2024 | 13:26 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 59


Merauke, InfoPublik - Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. Patrige Rudolf Renwarin menegaskan, Polri sebagai institusi negara apalagi organisasi vertikal, apapun kebijakan pemerintah apalagi terkait dengan program strategis nasional (PSN), Polri pasti ada di dalamnya.

“Entah itu sebagai tenaga pengamanan, kita amankan seluruh rangkaian kegiatan maupun kita sebagai pelaku dari program-program tersebut,’’ kata mantan Kapolres Merauke itu menjawab pertanyaan media ini di Merauke pada Minggu 3 November 2024 malam.

Polri lanjut jenderal bintang dua tersebut, sudah berpengalaman terutama dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan nasional yang pernah terjadi di antaranya wabah Covid-19 yang menurut Kapolda, sebenarnya ranah dan tugas dari kementrian terkait.  “Tapi faktanya di lapangan, TNI dan Polri yang sangat aktif di lapangan. Apalagi sekarang program nasional, pasti TNI dan Polri ada di tengah-tengah itu,” ujarnya

Polda Papua ditegaskan Patrige Renwarin, akan mengawal dan menyertai hingga nantinya program itu selesai atau disudahi. Selama program pemerintah bertujuan agar Bangsa Indonesia terhindar dari dampak dari krisis global. “Apapun yang dilakukan pemerintah saat ini, itu bukan hanya Indonesia saja tetapi untuk mencegah agar tidak sama dengan beberapa negara yang sudah mengalami krisis yang luar biasa,’’ jelasnya.

Karena itu sambungnya, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis jangan sampai masyarakat menjadi korban dari perkembangan situasi global yang sudah terjadi di beberapa negara itu.

Soal masih adanya pro kontra terhadap PSN di Papua Selatan tepatnya di Merauke, Kapolda Patrige Renwarin mengatakan bahwa dalam hal penolakan-penolakan tersebut pihaknya masih menilai sebagai bagian dari dinamika.

Ia mengimbau agar semua pihak jangan terlalu gegabah menilai bahwa masyarakat menolak. Melainkan kedepankan praduga mungkin ada tradisi-tradisi, adat, kultur dan kebiasaan yang belum dilewati dan sebagainya.

“Kita belum tahu itu. Tapi mari kita lihat bersama, karena sementara pemerintah pusat bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia dan juga salah satunya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke,’’ pungkasnya.(McMrk/02/Ngr)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB MERAUKE
  • Senin, 28 Oktober 2024 | 09:31 WIB
ASN Harus Jadi Ujung Tombak Suksesnya Pilkada Serentak 2024 di Papua Selatan