Strategi Dindik dan Dinkes Jatim Dorong Indeks Pembangunan Manusia Lebihi Nasional

Surabaya, InfoPublik – Meski telah meraih angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang melebihi capaian nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan angka yang merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur punya beberapa resep jitu untuk itu.

Kedua dinas kunci dalam peningkatan IPM ini menyatakan, terdapat sejumlah strategi yang direncanakan dan diterapkan untuk menaikkan capaian IPM Jatim yang pada 2023 lalu tercatat mencapai 74,65. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang pada posisi 74,29.

“Salah satunya adalah kolaborasi kita dengan kabupaten/kota dalam melakukan perluasan akses dan cakupan pendidikan 12 tahun. Nah ini juga diinsersi (disisipkan) juga ke dalam RPJMD, RPJPD dan RKPD Kabupaten/Kota,”kata Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Suhartono M.Pd. saat menjadi narasumber talkshow ‘Merawat Bumi Majapahit’ di Radio Suara Surabaya, Senin (21/10/2024).

Strategi kedua, lanjutnya, adalah melakukan supporting kepada kabupaten/kota dalam rangka perluasan akses cakupan dan kualitas pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraannya meliputi Paket A, Paket B dan Paket C. Upaya ini diiringi juga dengan pelaksanaan langkah ketiga, yaitu pendidikan kesetaraan dual trek plus keterampilan vokasi.

Selanjutnya ada kolaborasi dengan pesantren-pesantren yang masih terdapat santri yang tidak memiliki sertifikasi pendidikan formal. Pertimbangannya, di Jawa Timur terdapat ribuan pesantren yang memiliki santri-santri yang pintar dan cerdas serta memiliki kompetensi pendidikan tertentu, semisal setara SMA, tapi secara formal tidak memiliki sertifikat atau ijazah.

“Kita juga memiliki strategi berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lulusan SD atau tidak lulus SD untuk memberikan kesempatan tenaga kerjanya mengikuti pendidikan kesetaraan,”imbuhnya sambil menerangkan bahwa dengan demikian SDM yang sudah bekerja dengan baik tapi tidak punya ijazah akan berkesempatan memiliki ijazah dan mendorong IPM Provinsi Jawa Timur.

Sementara dari sisi kesehatan, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Waritsah Sukarjiyah, menyatakan, salah satu dorongan kepada IPM Jatim adalah pada indikator angka umur harapan hidup. Karenanya, dilakukan berbagai program yang mendorong terjadinya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta menekan angka prevalensi stunting.

“Untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi ini adalah dengan peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Kita terus berupaya meningkatkan kualitas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bagi ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan di bantu oleh kader kesehatan,” ucapnya.

Langkah lainnya adalah optimalisasi pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan pasangan usia subur sebagai upaya peningkatan optimalisasi pelayanan KB. Dan yang yang tak kalah penting, kata Waritsah, adalah kemitraan dari tenaga kesehatan dengan para kader kesehatan khususnya untuk pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan ibu hamil yang mengalami KEK atau Kekurangan Energi Kronis.

Ditambahkannya, pada dua tahun terakhir, Kementerian Kesehatan RI juga memberikan dukungan berupa peningkatan pemeriksaan kehamilan. Di antaranya adalah pelatihan kehamilan dengan alat Ultrasonografi (USG) kepada seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas dan seluruh dokter umum di Jawa TImur. Juga pemberian alat kesehatan USG 2 dimensi, yang totalnya mencapai 973 unit USG 2 dimensi. Saat ini alat-alat tersebut telah dimanfaatkan untuk memeriksa kehamilan ibu-ibu di Jawa Timur.

Strategi selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakaan kemitraan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa tahun terakhir ini mitra-mitra pembangunan tersebut sangat fokus untuk mendampingi kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dari sisi penurunan angka prevalensi stunting, kata Waritsah, Dinkes Jatim bersama pemangku kepentingan yang lain terus melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting ini. Dinkes Jatim menggunakan Data Sigizi Terpadu yang mencakup 97 persen balita di Jatim sebagai dasar melaksanakan intervensi yang lebih akurat. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga sampai ke kabupaten/kota, kecamatan bahkan tingkat desa. Harapannya, angka prevalensi stunting bisa lebih ditekan.

“Kalau dari survei kita turun dari 19,2 persen (2022) ke 17,7 persen (2023). Kita berharap akan turun lagi sampai ke angka 14 persen pada 2024 ini,”tambahnya. Semua langkah yang diambil tersebut adalah upaya Pemprov Jatim untuk terus merawat Bumi Mejapahit.(MC Jatim/ida/eyv)