Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Gelar Rapat Kerja di Maluku Tenggara

Langgur,InfoPublik - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menggelar rapat kerja (Raker) di Hotel Suita Kota Langgur Maluku Tenggara (Malra), 3-5 Oktober 2024.

Raker yang dihadiri Penjabat Bupati Malra Jasmono ini mengusung tema memperkuat pengendalian mengawal pembangunan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi BPKP, maka tema yang diusung sangat selaras dengan kebutuhan daerah.

“Patut diakui fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan masih relatif rendah dalam aplikasinya,”kata Jasmono pada sambutan pembukaan di Hotel Suita,Kamis (3/10/2024).

Pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi merupakan cara terbaik untuk mewujudkan kinerja pembangunan yang benar-benar berhasil guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pendampingan BPKP kepada Pemerintah Kabupaten Malra. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, berbagai temuan menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan anggaran belum Optimal.

Dalam hal ini, masalah umum yang terjadi adalah Rincian belanja belum secara efektif menjawab output kegiatan. Belanja yang dirancang dalam kegiatan, kurang atau bahkan tidak berkorelasi dengan pencapaian output. Akibatnya, belanja tidak benar-benar mampu mendorong pencapaian kinerja.

Rendahnya konsistensi perencanaan dan penganggaran. menurut Jasmono, salah satu masalah yang masih sering terjadi di Malra adalah, perencanaan makro daerah yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), tidak diikuti atau belum secara optimal diikuti dengan kebijakan alokasi anggaran di Kebijakan Umum APBD (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

“Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Termasuk terbatasnya kapasitas fiskal, yang menyebabkan kebijakan alokasi kadang melenceng dari perencanaan”imbuhnya.

Salah satu masalah yang lain adalah dominasi kepentingan.Ini masih sering terjadi,alokasi anggaran lebih cenderung menyasar ke daerah-daerah atau kelompok yang memberikan dukungan politik, kedekatan dan/atau hubungan kekerabatan, bukan berdasarkan kebutuhan objektif. Proses seperti ini yang seringkali mengabaikan aspirasi masyarakat luas.

Aspek pengawasan kinerja, keterbatasan SDM pengawas masih menjadi persoalan serius. Obyek pengawasan yang meningkat dari waktu ke waktu, belum diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Pemerintah daerah sesuai kewenangan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan. kebijakan anggaran penganwasan sesuai dengan ketentuan, dan termasuk mengusulkan Formasi ASN dan PPPK.

Semoga kerja sama yang sudah terjalin secara baik selama ini akan terus dapat Kita tingkatkan. Sehingga, persoalan menyangkut kinerja pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara akan dapat ditangani dan diperbaiki menuju tata Kelola pemerintahan yang baik.MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun/Eyv).