- Oleh Fatkhurrohim
- Rabu, 25 Desember 2024 | 21:07 WIB
:
Oleh MC KOTA BATAM, Selasa, 26 November 2024 | 11:23 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 152
Batam, InfoPublik – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menghadiri Exit Meeting Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Pengawasan Tematik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Senin (25/11/2024).
Dalam sambutannya, Jefridin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pengawasan selama 12 hari terakhir oleh tim Inspektorat Jenderal Kemendagri. Ia menyebut evaluasi ini sebagai langkah strategis untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan tata kelola APBD.
“Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Kota Batam. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan agar langkah-langkah perbaikan dapat berjalan efektif,” ujar Jefridin.
Jefridin menyatakan bahwa evaluasi ini akan menjadi pembelajaran penting bagi Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Alhamdulillah, pengawasan tematik ini memberikan banyak pembelajaran. Kami berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutur Jefridin.
Perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Azwan, menjelaskan bahwa pengawasan tematik ini dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi rawan korupsi.
“Selama 12 hari, kami fokus pada area pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta tata kelola APBD untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ungkap Azwan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, DPRD, serta Inspektorat Daerah.
“Di Batam, pelaksanaan PBJ sudah cukup baik. Meski begitu, kami menemukan beberapa kelemahan yang harus segera diperbaiki untuk mencapai tata kelola yang lebih optimal,” tambahnya.
