Waspada! Penipuan Modus Bantuan Mengatasnamakan Bupati Bengkalis Marak Kembali

Bengkalis, InfoPublik – Warga Kabupaten Bengkalis diimbau untuk waspada terhadap penipuan yang kembali marak terjadi, khususnya melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Modus penipuan yang kini ramai digunakan adalah dengan mengatasnamakan Bupati Bengkalis, Kasmarni, serta menawarkan bantuan untuk rumah ibadah, pondok pesantren, rumah tahfiz, dan TPA/TPQ.

Para pelaku penipuan ini menggunakan foto Bupati Kasmarni dalam percakapan melalui aplikasi WhatsApp untuk meyakinkan korbannya. Bahkan, mereka tak segan-segan menunjukkan bukti palsu berupa resi transfer dana sebesar Rp5.000.000, lengkap dengan tanggal dan waktu percakapan, untuk lebih meyakinkan targetnya.

Namun, penipuan ini berhasil diantisipasi oleh pengelola Yayasan Mutiara Alqudwah Bengkalis. Mereka dengan cepat menyadari bahwa transaksi tersebut hanyalah hasil editan, sehingga tidak sampai menjadi korban penipuan.

Bupati Kasmarni mengimbau seluruh masyarakat, terutama pengurus yayasan, lembaga, atau rumah ibadah, untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya atau pejabat publik lainnya di Kabupaten Bengkalis.

"Kami meminta masyarakat di Kabupaten Bengkalis untuk selalu berhati-hati. Jangan mudah percaya jika dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan kami dengan modus menawarkan bantuan," ujar Kasmarni melalui keterangan pers yang diterima pada Minggu (22/9/2024).

Ia juga menyarankan masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima agar tidak menjadi korban penipuan. Terlebih, penipuan dengan mencatut nama pejabat di Pemkab Bengkalis bukan kali pertama terjadi.

Bupati Kasmarni kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan dokumen penting atau melakukan transaksi tanpa memastikan keabsahannya. Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Bengkalis, untuk segera mengusut kasus penipuan ini agar tidak berulang dan memberikan efek jera bagi pelaku.

"Kami berharap aparat penegak hukum dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar masyarakat tidak terus menjadi korban penipuan yang mencatut nama pejabat pemerintah," pungkasnya.