Netralitas Polri dalam Pilkada 2024, Wakapolda Maluku Utara Tekankan Pentingnya Profesionalisme

Tobelo, InfoPublik - Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, menegaskan pentingnya netralitas anggota Polri dalam Pilkada serentak 2024.

Dalam kunjungan kerjanya ke Polres Halmahera Utara pada Kamis (29/8/2024), Stephen menekankan bahwa seluruh anggota Polri harus menjaga profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh tekanan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, termasuk dari keluarga yang mencalonkan diri dalam Pilkada.

Menurut Stephen, Polri sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur bahwa Polri harus tetap netral dalam setiap kontestasi politik.

Dia juga menyampaikan bahwa anggota Polri yang merasa tidak mampu mengatasi tekanan, terutama jika ada keluarga yang mencalonkan diri, sebaiknya sementara waktu ditugaskan di Mapolres untuk menjaga netralitas.

"Jika anggota tidak mampu mengatasi tekanan dari keluarga, lebih baik melapor kepada Kapolres dan sementara waktu menjadi staf. Ini adalah langkah bijak untuk menjaga netralitas dan profesionalisme," ujarnya.

Selain itu, Stephen juga mengimbau kepada seluruh anggota Polri agar bekerja dengan ikhlas dan keras dalam menjaga Kamtibmas, serta menyebarluaskan kebaikan kinerja Polri di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat secara alami, bukan karena rekayasa.

"Kami percaya bahwa masyarakat Maluku Utara, khususnya di Halmahera Utara, sangat menghargai keberadaan Polri. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak, termasuk wartawan yang telah membantu menjaga situasi tetap kondusif. Dengan kekompakan dan dukungan yang kuat, saya yakin Pilkada akan berjalan sukses," tambahnya.

Terkait pengamanan Pilgub dan Pilkada, Polda Maluku Utara telah mempersiapkan personel dan langkah-langkah antisipasi, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan.

"Kami siap melakukan pengamanan dengan personel dan sarana yang memadai. Kami juga melarang penggunaan senjata mematikan dalam pengamanan, dan hanya menggunakan alat yang sesuai dengan aturan," pungkasnya. (MC Tidore)