Relokasi Korban Banjir Bandang Ternate, Pemerintah Siapkan Lokasi Aman bagi Pengungsi

: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Penjabat Gubernur Malut Samsuddin Kadir, Kapolda Malut Irjen Pol Midi Siswoko, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, meninjau lokasi pengungsian di SMK Negeri 4 Kota Ternate, Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Selasa (27/8/2024)


Oleh MC KOTA TIDORE, Rabu, 28 Agustus 2024 | 14:11 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 154


Ternate, InfoPublik – Pemerintah berencana merelokasi para korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara, ke lokasi yang lebih aman.

Rencana itu mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Kadir, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko, dan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, meninjau lokasi pengungsian di SMK Negeri 4 Kota Ternate, Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Selasa (27/8/2024).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk berdiskusi dengan para pengungsi yang terdampak banjir bandang. Dalam dialog tersebut, para pengungsi menyatakan kesiapan mereka untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman, mengingat kawasan yang mereka tinggali sebelumnya mungkin sudah tidak layak huni.

Abdul Haris, salah satu pengungsi, menyampaikan, meskipun siap untuk direlokasi, dia berharap pemerintah dapat menyediakan lahan karena dirinya tidak memiliki tanah di Rua.

"Kami siap untuk direlokasi, hanya saja saya ingin sampaikan kalau saya sendiri tidak punya tanah di Rua, sehingga kami minta untuk bisa disediakan lahan kalaupun nanti direlokasi," ujarnya.

Menko PMK menegaskan bahwa proses relokasi akan dikaji oleh BNPB, Pemkot, dan BMKG untuk menentukan wilayah yang aman dan yang harus direlokasi.

"Sangat mungkin yang tidak terdampak itu pun harus direlokasi, kalau itu menjadi lokasi yang berbahaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menambahkan, lahan untuk relokasi akan ditetapkan oleh Wali Kota dan Penjabat Gubernur Maluku Utara.

Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi untuk memastikan lokasi relokasi yang aman dan layak huni. "Kemungkinan ini merupakan wilayah terlarang untuk hunian," pungkas Muhadjir. (NTY/MC Tidore)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Selasa, 17 September 2024 | 16:06 WIB
Pengendalian Inflasi Daerah, Harga Cabai Rawit di Tidore Kepulauan Melandai
  • Oleh Wandi
  • Selasa, 17 September 2024 | 09:13 WIB
Menko PMK Sebut MTQ Nasional Sejalan dengan Semangat Pembangunan IKN