Pj Bupati Buleleng Kembali Tegaskan Pegawai Pemerintah Harus Netral Dalam Pilkada Serentak 2024

Buleleng, InfoPublik - Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana kembali menegaskan kepada seluruh pegawai pemerintah, baik ASN maupun tenaga non-ASN, untuk tidak terlibat politik praktis dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya saat ditemui usai memimpin Rapat Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 Kabupaten Buleleng di rumah jabatan Bupati Buleleng, Jumat (23/8/2024).

Lihadnyana menjelaskan bahwa dalam undang-undang sudah diatur bahwa pegawai pemerintah, baik itu ASN ataupun non-ASN harus netral. Netral dalam artian tidak hanya saat kampanye, tapi juga sebelum tahapan, sebelum kegiatan, dan pasca kegiatan.

Kenetralan ini harus ditegakkan untuk menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif. Kenetralan ini pula yang akan membawa nama baik Kabupaten Buleleng di tingkat pusat.

“Jangan sampai menjadi sorotan lagi karena menjadi zona merah setiap ada pesta demokrasi. Makanya dari awal kita harus antisipasi meskipun suasananya sudah kondusif saat ini,” tuturnya.

Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini juga mengatakan jangan sampai hanya para pejabat di atas yang berkomitmen untuk netral, tapi juga harus sampai ke tingkat terbawah.

"Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu agar dibuat lebih responsif seperti SP4N Lapor. Setiap ada laporan, entah itu benar atau tidak harus ditindaklanjuti. Khususnya untuk kegiatan yang dilakukan pegawai pemerintah yang mengarah ke pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024," ujar Lihadnyana.

Ia menambahkan, khusus para tenaga kontrak atau non-ASN yang sedang berproses, agar status kepegawaiannya jelas menjadi seorang PPPK, jangan sampai terlibat dalam politik praktis atau melakukan pelanggaran dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024 yang menyebabkan terhentinya proses tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, menyebutkan bahwa tahapan akan dimulai pada 24 Agustus 2024. Dari tanggal tersebut hingga 26 Agustus 2024 akan diumumkan pendaftaran pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Kemudian, pada 27 hingga 29 Agustus 2024, KPU Buleleng akan menerima pendaftaran paslon.

“Yang diusulkan atau yang diusung oleh partai politik maupun gabungan dari partai politik untuk Pilkada Buleleng tahun 2024,” ujarnya.

Terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ia menambahkan KPU Buleleng masih menunggu petunjuk dari KPU Provinsi Bali maupun KPU Pusat. Ia mengaku hari ini langsung akan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Bali terkait putusan MK tersebut.

“Ini sudah mepet waktunya. KIta hanya punya hari ini saja,” ungkap Dudhi. (MC Kab. Buleleng/dra)