Gelar Rakorwasda, BPKP Malut Bangun Komitmen Kepala Daerah

: Kepala BPKP Malut (kanan) dan Staf Ahli Gubernur Malut pose bersama usai menandatangani komitmen memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan.(Foto: Humas BPKP Malut).


Oleh MC KOTA TIDORE, Jumat, 23 Februari 2024 | 09:54 WIB - Redaktur: Kusnadi - 81


Ternate, InfoPublik - Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintah Daerah (Rakorwasda) dengan tema Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan berlangsung di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Maluku Utara pada Selasa (21/2/2024).

Ketua Panitia selaku Koordinator Pengawasan Bidang APD Albertus Mugi Susanto menyampaikan, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemda atas hasil pengawasan BPKP. 

Hal itu terkait dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, kualitas akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, sinergi program pemerintah daerah. Dengan program prioritas/strategis pemerintah pusat, pengelolaan keuangan dan aset desa serta pengeloaan BUD dan BLUD termasuk BUMDes.

“Perlu menjadi perhatian Pemda dengan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Pengendalian intern dan manajemen risiko sebagai rujukan dalam mengelola keuangan dan pembangunan di Maluku Utara,” ucap Mugi. 

Sementara, Kepala BPKP Malut dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi belum berdampak dan dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku Utara belum signifikan menurun,” ujar Aji. 

Aji juga menekankan bahwa angka prevalensi stunting di Malut masih di atas nasional. Salah satunya disebabkan perencanaan dan penganggaran dalam sektor penanganan prevalensi stunting belum dirancang efektif dan efisien untuk mendukung target nasional tahun 2024 sebesar 14 persen. 

Kegiatan Rakorwasda ini diakhiri dengan penandatangan komitmen antara Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan. (WahyudiYahya/MC Tidore)

 

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Kamis, 28 November 2024 | 13:34 WIB
Pilkada 2024, Pelabuhan Dufa-Dufa Optimalkan Armada Saat Hari Pencoblosan
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Senin, 25 November 2024 | 20:02 WIB
Kelangkaan BBM di Pelabuhan Semut Ternate Ganggu Transportasi Laut ke Sofifi