Forum DAS Provinsi Gorontalo Gelar Musdas Bersama Dinas LHK

Kota Gorontalo, InfoPublik – Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo menggelar musyawarah daerah aliran sungai bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertempat di Hotel New Sentris, Kota Gorontalo, Selasa (28/11/2023). Musdas dengan tema “Kolaborasi Multi Pihak dalam Pengelolaan DAS Terintegrasi dan Berkelanjutan” ini menghadirkan stakeholder terkait serta camat, lurah, dan kepala desa yang di daerah sungai Provinsi Gorontalo.

Melalui Musdas ini diajukan beberapa rekomendasi oleh peserta diantaranya mengatasi dampak DAS yang harus diperbaiki dari hulu ke hilir, mengeluarkan perdes untuk kemiringan lahan 25 persen ke atas untuk penanaman jagung, dan program penanaman yang harus diperhatikan. Rekomendasi ini diajukan sebab sulitnya komunikasi masyarakat dengan BWS, banyak jembatan yang rusak akibat sungai yang meluap, dan bantuan bibit yang tidak ditanam tapi dibuang.

“Sungai di Provinsi Gorontalo sebagian besar bermasalah, jembatan-jembatan yang di bangun pemerintah rusak akibat sungai yang meluap. Di wilayah hulu harus dikeluarkan perdes di lahan kemiringan 25 persen ke atas untuk penanaman jagung. Konservasi tanah yakni penanaman pohon selain jagung harus diperhatikan sehingga bisa menjaga sedimen dari hulu turun ke hilir,” ungkap Camat Telaga Biru Muchtar sebagai salah satu peserta Musdas.

Menanggapi hal tersebut, PPK Air Tanah dan Air Baku 1 BWS Sulawesi II Gorontalo Heru Suhartanto mengungkapkan, 40 persen hutan di Gorontalo harusnya tidak disentuh karena fungsinya sebagai penyedia air tanah di musim kemarau dan penyangga erosi pada musim penghujan. Sementara terkait komunikasi dengan masyarakat akan lebih diperhatikan, karena berdasarkan SOP administrasi, laporan diterima melalui surat resmi untuk menghindari informasi yang tidak valid.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemerdayaan Masyarakat DLHK Provinsi Gorontalo Abdul Salam Bau, pengawasan yang dilakukan pihaknya yaitu pengawasan perambahan hutan dengan personil yang sedikit berjumlah 17 orang untuk kurang lebih 200 ribu hektar. Sehingga perlu tenaga lebih untuk menjaga hutan dan lahan. Maka dari dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menjaga lingkungan dan hutan yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Perlu tenaga lebih untuk menjaga hutan dan lahan kita. Maka dari itu kami mebutuhkan kerjasama semua pihak dalam menjaga lingkungan dan hutan lahan yang ada di daerah kita,” ungkap Abdul Salam. (mcgorontaloprov/mila)