- Oleh MC PROV JAWA TIMUR
- Jumat, 29 November 2024 | 07:54 WIB
: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Pengetahuan Bencana atau Disaster Knowledge Management System (DKMS) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023)
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Sabtu, 4 November 2023 | 02:41 WIB - Redaktur: Tobari - 43
Surabaya, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Pengetahuan Bencana atau Disaster Knowledge Management System (DKMS) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023).
Sosialisasi melibatkan perwakilan dari BPBD Jawa Timur bersama Bappeda dan Dinas Kominfo Jatim. Perwakilan dari kabupaten diwakili oleh BPBD Pacitan.
Analis Bencana Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Joko Sriwismoko mengatakan, sosialisasi di Jawa Timur ini menjadi salah satu upaya penting dalam menguji aplikasi DKMS yang baru dibuat oleh BNPB.
"Kami butuh masukan dan uji coba aplikasi. Kami melihat Jawa Timur ini masuk skala prioritas daerah yang risiko dan ancaman bencananya tinggi," kata Joko.
Ia menjelaskan beberapa potensi bencana yang dikhawatirkan di Jatim sangat mungkin terjadi. Seperti banjir di wilayah Bengawan Solo karena sudah mendekati musim hujan. Tanah longsor di wilayah perbukitan, potensi gempa karena berada di barisan Gunung Berapi seperti Kelud, Bromo, Semeru.
Joko juga menyampaikan keterlibatan Kabupaten Pacitan karena ancaman bencana yang sangat tinggi. "Pacitan di wilayah Pantai Selatan yang berpotensi terjadi gempa dan tsunami karena masuk ring of fire, juga berpotensi terjadi tanah longsor karena wilayah perbukitan," ungkapnya.
Dengan adanya sistem DKMS, lanjut dia, sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir dampak bencana sebagai melalui proses mitigasi berdasarkan data. "Jadi apa ancamannya dan bagaimana penanganannya. Aplikasi ini menekankan pada pentingnya manajemen pengetahuan dalam bencana dengan berbagai komponen pengetahuan," tuturnya.
Selain itu, aplikasi juga menyediakan informasi yang disarikan dari kajian dan dokumen yang telah dirumuskan sebelumnya untuk pengambilan keputusan bagi kepala daerah. Termasuk perlu tidaknya perintah evakuasi dan peringatan dini saat terjadi bencana.
"Melalui sosialisasi ini, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan nanti bisa diintegrasikan dengan aplikasi di daerah," ujarnya.
Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda mewakili Kalaksa BPBD Jatim menyampaikan, sosialisasi DMKS ini merupakan yang pertama dilakukan di wilayah Jawa Timur.
Ia pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan BNPB yang melakukan sosialisasi dan uji aplikasi di Jawa Timur. "Semoga Jawa Timur bisa memberikan banyak masukan dan data untuk mendukung DMKS ini," pungkasnya. (MC Jatim/ida-idc/toeb)