BP4D Bekerjasama Dengan Diskominfo Gelar Forum dan Pelatihan PAITUA

Boven Digoel, InfoPublik - Menindaklanjuti dari PERDA No 5 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Boven Digoel Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Pembangunan Daerah (BP4D) laksanakan forum satu data terpadu dan pelatihan "Papua Integrasi Satu Data (PAITUA), Rabu (05/09/23).

Forum satu data terpadu dan pelatihan PAITUA ini BP4D bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Boven Digoel.

Dalam arahannya Kepala BP4D Kabupaten Boven Digoel Darius Minggu mengatakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.

Lanjutnya salah satu tujuan utama adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan secara khusus dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Ketersediaan data yang aktual dan valid menjadi pedoman dasar dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 

Merespons kebijakan Satu Data Indonesia maka Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data, dengan maksud mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data elektronik. 

Data yang dikumpulkan juga perlu memperhatikan prinsip khusus seperti memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, menggunakan kode referensi atau data induk dengan tetap memperhatikan pengelompokan data yang bersifat dapat dipublikasikan dan bersifat rahasia.

Darius juga mengungkapkan Ketersediaan data memiliki peran yang sangat penting sebagai basis data pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, yakni untuk Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, dimana dengan data yang akurat dapat menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan provinsi tersebut.

Adapun yang paling urgen adalah data jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan salah satu indikator perhitungan dan pembagian Dana Otonomi Khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data OAP menjadi salah satu contoh tantangan kita bersama dimana belum optimainya keterpaduan data antar setiap level pemerintahan dan instansi vertikal.Kata Darius.

"Dengan data yang akurat, terkini dan valid berbasis elektronik yang terintegrasi pada satu portal dapat dipastikan bahwa hasil pembangunan dapat menjawab tantangan dan permasalahan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, persaingan dan kerjasama daerah," ucapnya.

Ia berharap dalam Forum dan Pelatihan ini tercipta komunikasi yang interaktif, para peserta Forum dapat menyampaikan pertanyaan, saran, masukan dan berbagi pengalaman dalam mewujudkan satu data di daerah serta pada akhir dari forum dan pelatihan ini akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen kita dalam memajukan data yang berkualitas bagi proses perencanaan pembangunan daerah. (MC Boven Digoel/DIA)