Wabup Mabar Apresiasi Capain OPD

Manggarai Barat, InfoPublik – Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mengapresiasi berbagai capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama dua tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

“Indikator pembangunan daerah terus menunjukan pertumbuhan posetif sebagai tanda bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan kearah yang lebih baik. Ini semua bekat kerja keras OPD melibatkan banyak komponen dan koordinasi intens dengan para pihak terkait. Trimakasih untuk berbagai upaya dan giat bapak/ibu selama dua tahun perjalanan RPJMD kita,” ucap Yulianus saat membuka Musyawarah RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2024, di Aula Kantor Bupati, Jumat (14/4/2023).

Disampaikan Wabup, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat terus menunjukan tren posetif selamat 2 tahun belakangan. Walau sempat berada pada titik terendah karna pandemi Covid-19 tahun 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,29% dan pada tahun 2022 menjadi 4,12%.

Tingkat kemiskinan menurun menjadi 17,15 ditahun 2022 dari kondisi 17,92% ditahun 2021. Angka Penganguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 3,91% atau sedikit mengalami penurunan dibanding 2021 yang mencapai 2,94%. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukan peningkatan yakni dari 64,17 pada tahun 2021 menjadi 64,92 ditahun 2022.

Apresiasi Wabup juga pada sektor kesehatan yang berhasil menekan angka Prevelensi Stunting per Februari 2023 turun menjadi 9 % dari 15,9% pada agustus 2022.

“Prevelensi stunting kita memenuhi target 1 digit. Sebelumnya kita di angka 15,9 %, namun sekarang prevelensi stunting kita 9%. Ini tentu kerja yang luar biasa dari OPD terkait, Ibu-ibu PKK, Para Petugas Kesehatan di Puskesmas, Kecamatan, Para aparat desa, Kader Posyandu, aparat TNI dan Polri yang turut membantu suksesnya operasi timbang pada Februari lalu. Kedepannya kita terus berkerja agar kabupaten ini bebas dari stunting,” ucapnya.

Sektor lain yang diapresiasi Wabup adalah sektor lingkungan hidup. Kabupaten Manggarai Barat telah mendapat penghargaan Adipura tahun 2022 untuk kategori Kota Kecil.

“Mendapat penghargaan Adipura harusnya menjadi motivasi untuk selalu memperhatikan kebersihan ligkungan, terlebih Labuan Bajo dengan statusnya sebagai destinasi wisata super prioritas telah menjadi destinasi wisata nasional maupun internasional,” jelasnya.

Ditambahkannya, pada tahun 2022 Manggarai Barat mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah  dengan Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terbaik oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT.

Selain itu tambah wabup, pada tahun 2022, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperoleh skor 3,01 (Baik) meningkat dari 2,34 tahun 2021 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wabup juga memberikan catatan agar pada berbagai capaian ini dipertahankan dan ditingkatkan. Sektor sektor yang belum mencapai target untuk dilakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh, sehingga pada tahun mendatang akan ada capaian-capaian baru.

Apresiasi juga datang dari Ketua DPRD Manggarai Barat Martinus Mitar. Disampaikan Martin bahwa Pemerintah Mabar telah melakukan banyak terobosan.

Dicontohkan Martin, infrastruktur jalan hanya tinggal 30% saja. Dirinya meyakini  jika infrastruktur jalan tuntas maka prduktivitas pertanian dan sektor lainnya pasti akan meningkat.

“Kita harus bangga bahwa dengan dana PEN untuk pembangunan infrastruktur jalan telah memberi ruang percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini terlihat adanya kemudahan akses dan waktu tempuh yang singkat untuk menjual hasil pertanian ke kota. Itu terbukti dari pendapat masyarakat saat saya bersama anggota DPRD Mabar lainnya melakukan reses,” paparnya.

Diakui Martin bahwa pembangunan infrastruktur jalan terbukti meningkatnya pereknomian rakyat. Selanjutnya menurut Martin perlu disiapkan pasar, sehingga produk para petani bisa masuk dalam industry pariwisata Labuan Bajo. Salah satunya menurut Martin dengan memperkuat sentra UMKM Kuliner.

Ditambahkannya bahwa, Perubahan RPJMD 2021-2026 ini juga menjadi spirit lembaga DPRD dalam mengevaluasi dua tahun perjalanan RPJMD 2021-2026.

“Ada selisih yang cukup besar antara target dan realisasi, sehingga pantas dan layak Pemerintah mengajukan Rancangan Perubahan RPJMD 2021-2026 untuk disesuaikan lagi dengan situasi yang ada saat ini,” tambahnya.

Martin meminta agar musrembang yang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai di Kabupaten dianggap penting sehingga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat jangan sampai terabaikan.

“Pokok Pikiran DPRD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang bahwa harus bisa mengedepankan prinsip meletakan prioritas menurut kepentingan real masyarakat. Karena itu musrenbang dari tingkat Desa, Kecamatan sampai di Kabupaten harus dianggap penting sehingga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat jangan sampai terabaikan,” pintanya.

Senada dengan Martin, Kepala Bappeda Manggarai Barat Petrus Antonius Rasyid juga menegasnya bahwa musrenbang tingkat kecamatan itu penting tidak boleh dianggap tidak penting.

Dikatakanya musrenbangcam itu menjadi salah satu input yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam menyusun Dokumen perencanaan.

“Pada musrenbang tahun 2022, terdapat kurang lebih 1000 an usulan dari musrenbangcam. Kemudian dalam musrenbang kabupaten dipres menjadi  435 usulan yang kemudian masuk dokumen perencanaan dan 10 %  dari 435 usulan musrenbangcam itu sampai pada dokumen pengangaran APBD tahun 2023. Ini untuk memberikan gambaran supaya bapak/ibu tidak menganggap musrenbangcam itu tidak penting, tapi sangat penting,” tegasnya.

(MC Kabmanggaraibarat/Tian-Tim Kominfomabar)