:
Oleh MC Kab Garut, Senin, 3 Oktober 2016 | 11:24 WIB - Redaktur: Kusnadi - 429
Garut, InfoPublik – Masa tanggap darurat bencana banjir bandang Garut, akan berakhir Selasa (4/10/ ) besok. Pemkab Garut akan segera melakukan tahap rekontruksi dan rehabilitasi (RR).
“Tahap tanggap darurat akan segera berakhir, kami akan segera melakukan tahap rekontruksi dan rehabilitasi (RR),” ungkap Bupati Garut, Rudy Gunawan, SH, MH, kepada wartawan, Minggu (2/10).
Dalam masa RR tersebut, Rudy Gunawan mengatakan, Pemkab Garut akan melakukan pendataan kesulitan-kesulitan yang dialami para korban bencana banjir bandang, termasuk mereka juga kan kehilangan pekerjaannya.
“Kami juga akan memberikan cash flow work, kita akan hitung dahulu, kemungkinan besar akan diberikan secara stimulan,” ujarnya.
Selain itu, Rudy Gunawan menambahkan, dalam masa RR juga akan mendata keseluruhan korban, termasuk proses relokasi. Bantaran sungai sudah tidak boleh lagi dijadikan tempat hunian. Nantinya akan dijadikan hutan kota dan hutan alam.
“Kalau yang tidak memiliki izin langsung akan direlokasi, sedangkan bagi mereka yang memiliki izin serta memiliki tanah, Pemkab Garut akan melakukan tukar guling lahannya,” ucapnya.
Namun hingga saat ini pihaknya belum mengetahui data yang jelas, berapa banyak yang harus direlokasi dan di tukar guling. Dikatakan, sebelumnya ada 6.000 lebih yang terkena dampak banjir bandang. Namun berdasarkan Surat Keputusan (SK) sebanyak 2.525 atau sebanyhak 758 Kepala Keluarga (KK).
“Kami akan lakukan verifikasi faktual pada masa RR, tetapi kami tidak akan keluar dari SK,” jelasnya.
Terkait dengan banyaknya kerusakan insferatruktur milik pemerintah yang rusak akibat diterjang banjir bandang, Pemkab Garut juga akan segera melakukan perbaikan-perbaikan. Yang mana sumber pandanaannya dari APBD, APBN dan Provinsi.
“Kementrian PUPR, sudah siap menggelontorkan bantuan untuk Kabupaten Garut, untuk perbaikan sarana yang rusak,” ujarnya.
Untuk merelokasi para korban, pemerintah sudah siap membangunkan rumah susun sebanyak dua tower. Termasuk perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Normalisasi sungai Cimanuk saat ini tengah dilakukan.
Sedangkan untuk perbaikan sarana pendidikan, Pemkab Garut akan menggelontorkan anggaran perbaikan untuk 20 lokal ruang kelas atau sebanyak 6-7 sekolah. “Kami akan perbaiki ruangan kelas yang rusak dengan anggaran masing-masing lokal senilai Rp 100 Juta,” katanya.
Ketika didesak terkait rekomendasi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, RSUD dr. Slamet untuk dipindahkan, ia menilai proses relokasi tidak mungkin dilakukan. Soalnya saat ini tengah melakukan pembangunan dengan konsep dua lantai.
“Sangat tidak mungkin kalau saat ini RSUD dr. Slamet direlokasi, tidak semudah itu terlebih harus menyediakan lahan seluas 10 hektare,” ujarnya.
Diakuinya, Pemkab Garut kini sudah berencana membangun RSU di wilayah Utara, yakni di Kecamatan Limbangan dan Malangbong. Saat ini segera diproses pelaksanaan pembangunannya.
“Tetap RSU dr. Slamet tidak akan direlokasi, melainkan pada saat normalilasi sungai Cimanuk, akan dibuatkan benteng yang tinggi serta pembuatan tanggul,” pungkasnya.(Mc Kab. Garut/Kus)