:
Oleh MC Kab Tanah Datar, Kamis, 14 Januari 2016 | 13:35 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 335
Tanah Datar, InfoPublik - Memasuki awal tahun 2016, semua kegiatan tahun sebelumnya harus sudah selesai baik itu administrasi maupun fisik, karena ini menyangkut tertip administrasi dan akan menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), LKPD, Lakip dan IKK yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain itu, setiap SKPD juga akan mempersiapkan kegiatan-kegiatan berikutnya, hal ini disampaikan Bupati Sudirman Gani pada saat Rapat Kerja Peningkatan dan Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 dengan SKPD dan Camat Lingkup Pemkab Tanah Datar di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar beberapa waktu lalu.
Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena kegiatan yang dilaksanakan setiap SKPD tidak terlepas dari upaya pemerintah bersama masyarakat dalam mensejahterakan rakyat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagian juga merupakan usulan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang tingkat nagari, kecamatan dan musrenbang kabupaten.
Dalam mengamankan aset pemerintah daerah terutama tanah, Bupati Sudirman Gani minta agar dilakukan pensertifikatan dan dianggarkan setiap tahun, kepada SKPD terkait Sudirman minta untuk memberikan data yang akurat, sehingga proses dapat dilakukan dengan baik dan benar.
Untuk percepatan program dan kegiatan yang dilaksanakan menurutnya, SKPD agar memperhatikan kesesuaian time schedule sehingga kegiatan DAK maupun DAU dapat singkron dan efektivitas pengelolaan keuangan tetap menjadi perhatian.
Untuk kelengkapan administrasi dan pelaporan kegiatan bupati juga tekankan, agar dilengkapi dokumentasinya setiap tahap baik itu fisik maupun non fisik hal ini menurut Sudirman Gani berguna untuk melengkapi administrasi dan bukti pada saat pemeriksaan oleh BPK.
Kepada camat dan inspektorat, ia berharap untuk melakukan pendampingan kepada nagari dalam penyusunan anggaran agar tidak terjadi kesalahan yang nantinya akan berakibat pada kasus hukum. Ditambah lagi saat ini dana dari pusat yang turun cukup besar, sehingga tertip aturan dan administrasi menjadi perhatian yang serius.
Selain itu pengawasan kegiatan fisik di nagari juga perlu menjadi perhatian, dengan demikian, kegiatan tersebut dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, ujarnya.
