Jakarta, InfoPublik – Indonesia mendorong evaluasi aksi iklim global melalui Second Global Stocktake (GST-2) agar tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memastikan pemerataan akses pendanaan, transfer teknologi, dan dukungan implementasi bagi negara berkembang.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, dalam peluncuran resmi GST-2 pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan delegasi negara-negara anggota UNFCCC, Diaz menyoroti ketimpangan aksi iklim global. Di tengah peningkatan emisi, negara berkembang masih menghadapi kendala struktural dalam mengakses pendanaan iklim dan dukungan teknis untuk menjalankan komitmen pengendalian perubahan iklim.
“Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya,” tegas Diaz dalam keterangannya dari Turki, sepertidilansir pada Sabtu (21/11/2026).
GST merupakan mekanisme evaluasi kolektif lima tahunan berdasarkan Perjanjian Paris untuk mengukur kemajuan dunia dalam mencapai target penanganan perubahan iklim. Pengalaman Indonesia mengintegrasikan hasil GST pertama (GST-1) ke dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) menjadi dasar bagi Indonesia untuk mendorong keseimbangan antara target pengurangan emisi dan dukungan implementasi.
“Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit,” ungkap Diaz.
Indonesia berharap GST-2 menjadi momentum untuk memperkuat keadilan iklim dengan menempatkan mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas secara seimbang. Upaya tersebut juga harus mengacu pada prinsip tanggung jawab bersama, tetapi berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara atau Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).
“Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” jelas Diaz.
Melalui GST-2, Indonesia berharap evaluasi aksi iklim global tidak berhenti pada penetapan target, tetapi diikuti dukungan nyata berupa aliran pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas yang memungkinkan negara berkembang menjalankan aksi iklim secara berkelanjutan.