Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan percepatan pengakuan dan penetapan hutan adat seluas sekitar 1,4 juta hektare (ha) selama periode 2025–2029. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepastian hak masyarakat hukum adat, menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, dalam forum Advancing Indigenous Peoples' and Local Communities' Tenure Rights: Lessons, Partnerships, and Pathways to 2030 di Paviliun United Nations Development Programme (UNDP), pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan UNDP bersama UN-REDD Programme tersebut, Catur Endah memaparkan capaian Indonesia dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas total 376.280 ha, tersebar di 21 provinsi dan 46 kabupaten, serta memberikan manfaat bagi sekitar 93.859 kepala keluarga.
“Pengakuan hutan adat bukan sekadar tentang luas kawasan atau jumlah keputusan yang diterbitkan. Setiap penetapan merupakan pengakuan terhadap identitas, wilayah, kelembagaan, dan hak masyarakat hukum adat, sekaligus peran mereka dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati,” ujar Catur Endah.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenhut memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional. Upaya itu antara lain melalui Peta Jalan Hutan Adat Nasional 2025–2029 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440 Tahun 2026, serta pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026.
Penguatan kapasitas verifikasi juga dilakukan dengan menerbitkan pedoman bagi calon verifikator berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor 71 Tahun 2025.
Catur Endah menjelaskan, percepatan penetapan hutan adat membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta mitra pembangunan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyelaraskan data, memperkuat verifikasi partisipatif dan tata kelola hutan, serta menyelesaikan persoalan tenurial yang masih dihadapi di berbagai daerah.
Dalam proses tersebut, masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai pemegang hak sekaligus mitra setara dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemenhut juga mendorong keterbukaan informasi, penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman lapangan agar proses penetapan berjalan partisipatif, adil, dan berkelanjutan.
“Komitmen politik hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terkoordinasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa percepatan pengakuan hutan adat membutuhkan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang kuat, proses yang inklusif, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” jelas Catur Endah.
Untuk memperkuat capaian hingga 2030, Kemenhut menetapkan lima prioritas. Kelimanya meliputi percepatan kepastian tenurial dengan tetap menjaga kualitas verifikasi, penguatan pembiayaan kolaboratif, peningkatan koordinasi data dan verifikasi partisipatif, penguatan tata kelola serta ketahanan masyarakat setelah penetapan, dan pembangunan mekanisme pelaksanaan yang transparan serta akuntabel.
Prioritas tersebut diarahkan agar pengakuan hak masyarakat hukum adat tidak berhenti pada penerbitan keputusan, tetapi berlanjut pada penguatan kelembagaan, pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan, dan perlindungan hutan dalam jangka panjang.
Forum tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC), komitmen internasional yang diumumkan pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025. Komitmen tersebut bertujuan memperkuat hak tenurial dan tata kelola hutan masyarakat adat serta komunitas lokal pada 160 juta hektare kawasan di negara-negara berhutan tropis.
Selain Indonesia, forum ini melibatkan perwakilan negara berhutan tropis lainnya, antara lain Peru, Ekuador, Kamboja, dan Filipina, bersama mitra internasional serta organisasi masyarakat adat. Diskusi membahas kemajuan kebijakan, tantangan kelembagaan, dan langkah praktis untuk memperkuat pengakuan hak atas hutan dan lahan hingga 2030.
Catur Endah menegaskan, Indonesia akan terus memperkuat kemitraan melalui Sekretariat Nasional Hutan Adat, jejaring nasional dan internasional, serta pertukaran pengalaman dengan negara-negara mitra ILTC.
“Masyarakat hukum adat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah pemegang hak, penjaga pengetahuan lokal, dan pelindung hutan. Peran mereka sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim. Mari bergerak bersama, dari komitmen menuju aksi, dari pengakuan menuju ketahanan, dan dari kemitraan menuju ketahanan bersama,” pungkas Catur Endah.