Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengungkapkan pemerintah telah menerima sekitar 600.000 pengaduan penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keamanan siber di tengah semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.
“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” ungkap Nezar Patria dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Menurut Nezar, penanganan penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur teknologi yang tangguh. Kesadaran masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengenali modus penipuan serta menggunakan platform digital secara aman juga perlu diperkuat. “Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegasnya.
Dari sisi regulasi, pemerintah berupaya memperkuat pencegahan penipuan sejak hulu melalui penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan tersebut mewajibkan penggunaan identitas biometrik dalam proses registrasi kartu SIM. “Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelas Wamen Nezar Patria.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan akurasi verifikasi identitas pengguna layanan seluler. Nezar Patria menilai validasi identitas dapat membantu mencegah penyalahgunaan nomor telepon untuk berbagai tindak kejahatan digital. “Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkasnya.
Pemerintah menilai penguatan regulasi dan peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan beriringan agar masyarakat dapat memanfaatkan konektivitas dan layanan digital secara aman, termasuk saat melakukan transaksi keuangan daring.