Kupang, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Indonesia berperan aktif memperkuat ketahanan informasi dan membangun etika komunikasi digital yang menghargai keberagaman.
Peran tokoh agama dinilai penting untuk mencegah penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi berbasis agama yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Menkomdigi Meutya saat membuka Konferensi Nasional IX Forum Kerukunan Umat Beragama 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (17/11/2926). Ia menilai perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan masyarakat yang majemuk.
Menurut Meutya, sekitar 98,5 persen masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut membuat pola komunikasi masyarakat semakin bergeser ke ruang digital sehingga diperlukan upaya bersama untuk menjaga ruang tersebut tetap aman dan produktif.
“Untuk kita ketahui juga bahwa ketika kita sampaikan bahwa komunikasi sudah berubah masuk digital, itu karena 267 juta penduduk di Indonesia sudah terhubung,” ujar Meutya.
Ia mengingatkan, disinformasi dan misinformasi, terutama yang membawa sentimen agama, dapat melemahkan kohesi sosial serta memicu diskriminasi dan kekerasan. Kemampuan teknologi kecerdasan artifisial juga memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video palsu yang menyerupai kenyataan sehingga berpotensi memperbesar penyebaran informasi menyesatkan.
Meutya mencontohkan sejumlah peristiwa di berbagai negara ketika informasi yang belum terverifikasi dimanfaatkan untuk memunculkan sentimen keagamaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
“Ini kenapa FKUB menjadi penting sekali karena memang yang paling mudah digunakan sebagai misinformasi adalah hal-hal yang menyangkut agama. Padahal tidak benar. Jadi kepolisian pihak pemerintah sudah menyampaikan itu tidak benar tapi tetap orang percaya apa yang mereka lihat tanpa melakukan cross-check,” katanya.
Meutya juga menyoroti penggunaan ruang digital untuk menyebarkan ujaran kebencian, termasuk oleh kelompok yang justru memanfaatkan sentimen agama untuk menyerang pemeluk agama lain. Menurutnya, kerukunan harus dijaga bersama karena tidak ada pihak yang diuntungkan dari tindakan saling menyerang atas dasar agama.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya menyampaikan bahwa indeks kerukunan umat beragama Indonesia mencapai 77,89, tertinggi sejak pengukuran dimulai pada 2015. Meski demikian, dimensi kebersamaan masih perlu ditingkatkan. Indeks dimensi toleransi tercatat 88,82, sedangkan dimensi kebersamaan berada di angka 65,49.
“Di hati sudah ada rasa toleransi, tapi giat-giat bersama seperti hari ini perlu kita tingkatkan lebih banyak lagi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memutus akses terhadap 5,74 juta konten negatif. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,45 juta merupakan konten perjudian daring, 1,1 juta konten pornografi, serta lebih dari 66 ribu konten lain, termasuk penipuan.
Menkomdigi Meutya menjelaskan, Komdigi menjalankan fokus pembangunan digital melalui tiga agenda, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Pembangunan konektivitas harus diikuti pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, sekaligus upaya menjaga masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital.
Dalam kaitan itu, ia meminta dukungan FKUB untuk membantu melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai usia serta masyarakat, khususnya orang tua, dari penipuan daring. Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang menjadi landasan penguatan pelindungan anak di ruang digital.
Aturan tersebut membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial. Risiko yang menjadi perhatian antara lain interaksi dengan orang tidak dikenal, kecanduan digital, dan paparan konten yang tidak sesuai usia.
“Ini karena Pak Gopini jadi semuanya sudah lancar. Tinggal kami yang memohon kepada FKUB untuk berkenan menjadi penggerak ketahanan informasi di tengah masyarakat. Berkenan membangun etika komunikasi digital yang menghargai keberagaman,” kata Meutya.
Ia berharap para pemuka agama dapat ikut mengedukasi orang tua dan anak-anak mengenai penggunaan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Menurutnya, pesan dari tokoh agama memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan.
“Karena kalau pemerintah yang bicara biasanya tentu yang lebih didengar adalah pemuka-pemuka agama,” pungkasnya.