Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani saat menjadi narasumber dalam Webinar Gempa Flores 2026: Dampak serta Pembelajaran untuk Penguatan Mitigasi Bencana yang digelar secara daring, Jumat (11/9/2026). (Sumber: BMKG)
Jakarta, InfoPublik – Gempa Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 menjadi momentum pembelajaran pentingnya memperkuat mitigasi bencana berbasis sains, teknologi, dan data.
Pengalaman tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, pemetaan bahaya, serta ketangguhan infrastruktur dalam menghadapi risiko bencana.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan dinamika geologi dan atmosfer Indonesia yang sangat aktif membuat risiko bencana geologi maupun hidrometeorologi dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, pengelolaan kebencanaan perlu bergeser dari paradigma respons pascakejadian menuju antisipasi sebelum bencana terjadi.
“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa risiko bencana bukan sekadar persoalan frekuensi kejadiannya, tetapi merupakan tantangan pembangunan yang membutuhkan pemahaman risiko berbasis sains, teknologi, dan data yang semakin presisi,” ujar Faisal saat menjadi narasumber dalam Webinar Gempa Flores 2026: Dampak serta Pembelajaran untuk Penguatan Mitigasi Bencana yang digelar secara daring, Jumat (11/9/2026).
Webinar tersebut diselenggarakan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) Kementerian Pekerjaan Umum, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI).
Menurut Faisal, pembelajaran dari Gempa Flores salah satunya terlihat dari pentingnya kecepatan informasi dalam mendukung keselamatan masyarakat. Melalui Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS), BMKG berhasil menyebarluaskan peringatan dini potensi tsunami dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa terjadi.
Selain peringatan dini tsunami, BMKG memanfaatkan informasi shakemap berbasis dampak untuk membantu mengidentifikasi wilayah terdampak dan menentukan prioritas respons. Informasi tersebut juga mendukung perlindungan aset dan infrastruktur kritis nasional secara lebih cepat dan tepat.
Faisal menegaskan, peringatan dini tidak cukup hanya menghasilkan informasi, tetapi harus mendorong tindakan. Karena itu, penguatan INATEWS dan layanan informasi gempa berbasis dampak menjadi bagian penting dalam membangun mitigasi yang mampu mengurangi risiko terhadap masyarakat dan infrastruktur. "Early warning must lead to early action,” tegasnya.
Risiko gempa, lanjut Faisal, juga tidak berhenti pada guncangan utama. Gempa dapat memicu bahaya sekunder seperti tsunami, longsor, dan likuifaksi sehingga informasi geofisika yang cepat menjadi petunjuk awal untuk mengidentifikasi potensi dampak lanjutan.
Sebagai bagian dari respons pascagempa, BMKG menerjunkan tim survei dan verifikasi ke wilayah terdampak di Flores. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman terhadap kondisi aktual di lapangan sekaligus memastikan data geofisika dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan darurat.
Gempa Flores M7,7 juga menjadi momentum untuk melakukan validasi Peta Bahaya Gempa Bumi. Validasi dilakukan dengan mengintegrasikan data observasi instrumental dengan hasil survei dan verifikasi kondisi kerusakan di lapangan.
Menurut Faisal, proses tersebut memberikan pembelajaran untuk meningkatkan akurasi pemodelan bahaya, memperkuat kebijakan mitigasi berbasis risiko, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh di wilayah rawan bencana.
BMKG juga memiliki 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Pulau Flores terdapat empat UPT dan dua pos pengamatan yang mendukung diseminasi informasi serta pendampingan kepada masyarakat pascagempa.
“Dalam situasi keseharian maupun kondisi darurat bencana, BMKG harus menjadi rujukan utama dan sumber informasi resmi terkait gempa bumi, tsunami, serta informasi geofisika lainnya,” tegas Faisal.
Dari sisi ketahanan infrastruktur, BMKG mendukung pembangunan di wilayah rawan bencana melalui layanan seismologi teknik, Structural Health Monitoring, mikrozonasi, serta berbagai kajian kegempaan. Sementara dari sisi kesiapsiagaan masyarakat, BMKG terus meningkatkan literasi kebencanaan melalui Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) serta berbagai kegiatan edukasi.
Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya memahami risiko bencana, tetapi juga mampu mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi gempa atau peringatan dini disampaikan.
Transformasi ke Ekosistem Layanan Peringatan Dini
BMKG juga terus bertransformasi dari paradigma pemantauan menuju ekosistem layanan peringatan dini berbasis dampak (Impact-Based Early Warning Services). Pendekatan ini ditujukan untuk menghadirkan informasi yang lebih spesifik, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan di wilayah berisiko tinggi.
Faisal menekankan keberhasilan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tidak hanya diukur dari kecepatan mendeteksi suatu kejadian. Informasi tersebut harus mampu mendorong kesiapsiagaan, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta mengurangi dampak terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan.
“Gempa Flores memberikan pengingat sekaligus peluang untuk belajar bersama, memperkuat data, menyempurnakan kebijakan, dan membangun Indonesia yang lebih tangguh. Dari satu kejadian kita membangun pengetahuan, dari pengetahuan kita merumuskan kebijakan yang kuat, dan dari kebijakan kita membangun infrastruktur yang tangguh,” pungkasnya. (Sumber:BMKG)
