Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengungkap temuan 52 kontainer impor pakan ternak berisi jeroan dan darah babi berkedok sertifikat halal. BPJPH memperketat pengawasan di pintu masuk negara demi menjaga kedaulatan dan kepastian produk halal di Indonesia./Foto Wandi/InfoPublik
Jakarta, InfoPublik – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan seluruh produk impor yang masuk ke pasar domestik.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam konfresi pers kepada awak media Sabtu (5/9/2026) mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel 52 kontainer pakan ternak impor yang terbukti memuat bahan haram, meski dilengkapi dokumen dan label halal dari negara asal.
"Kasus ini terungkap dari hasil pemeriksaan acak terhadap komoditas pakan ternak asal Brasil yang diimpor oleh PT Faros. Secara kasat mata, kemasan karung mencantumkan keterangan bebas unsur babi serta melampirkan sertifikat halal. Namun, pengujian sampel laboratorium membuktikan bahwa isinya merupakan gilingan jeroan busuk dan darah babi yang diolah menjadi tepung, " jelasnya.
Upaya pelanggaran tersebut dinilai sangat masif karena sebagian barang yang diperintahkan untuk di-re-ekspor justru ditemukan mencoba masuk kembali secara ilegal melalui Pelabuhan Lampung. Hal ini dinilai merusak kewibawaan hukum Indonesia dan membahayakan rantai pasok pangan serta pakan nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, BPJPH menetapkan langkah preventif dengan menggandeng Badan Karantina. Kerja sama ini diwujudkan melalui penempatan petugas BPJPH di titik-titik pelabuhan utama untuk melakukan pemeriksaan langsung saat barang tiba, sekaligus memperkuat pengawasan sebelum barang dikirim dari negara asal.
Di samping temuan barang haram, Haikal membeberkan tingginya tekanan dan manuver diplomasi dari sejumlah pihak asing dalam dua hingga tiga bulan terakhir. Pihak-pihak tersebut intensif melakukan lobi ke berbagai kementerian dan lembaga negara demi meloloskan produk mereka dan menggagalkan regulasi pengawasan ketat yang sedang dirancang BPJPH.
Haikal menegaskan BPJPH tidak akan kompromi terhadap keamanan dan kehalalan produk. Pengetatan ini dinilai wajar dan setara dengan ketegangan standar yang diterapkan negara lain, seperti Arab Saudi maupun Hong Kong, yang tidak ragu menolak produk ekspor Indonesia jika tidak memenuhi spesifikasi dan standar kedaulatan negara setempat.
