Menko PM Muhaimin Iskandar bersama Menko PMK Sugiono saat Rapat Koordinasi pada Rabu (22/10/2026). Foto: Humas Kemenko PM
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memperkuat sinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui ppemberdayaan masyarakat dan pendidikan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi bersama Menko PMK Sugiono di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menko Muhaimin menegaskan, pengentasan kemiskinan membutuhkan dua strategi utama, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
“Pertama, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kedua, mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan, supaya masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, tetapi bisa mandiri dan menjadi pelaku ekonomi,” ujar Menko Muhaimin seperti yang dikutip InfoPublik Kamis (22/10/2026).
Lanjutnya, pendidikan harus menjadi jalan menuju kemandirian, bukan sekadar menghasilkan lulusan berijazah. Karena itu, kurikulum pendidikan menengah dan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
Menko Muhaimin juga mendorong penguatan program SMK Global untuk mempersiapkan lulusan bekerja di luar negeri melalui pelatihan kompetensi dan fasilitasi akses pasar kerja.
Di sektor ekonomi, Kemenko PM mendorong penciptaan 10 juta pengusaha baru serta peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mendukung target tersebut melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pendampingan calon pengusaha, serta kolaborasi dengan dunia usaha.
Pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas produksi hingga akses pemasaran. Sinergi lintas kementerian diperlukan agar potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi aset badan usaha milik negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha dan pemasaran bagi UMKM. Fasilitas tersebut dapat dikembangkan menjadi pasar rakyat maupun ruang promosi produk lokal.
Muhaimin juga menegaskan pentingnya menjaga anggaran pemberdayaan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan investasi untuk meningkatkan keterampilan, membuka kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Efisiensi kiranya tidak menghapus paket-paket kebijakan pemberdayaan di berbagai kementerian,” tegasnya.
Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi pemulihan pascabencana. Penanganan masyarakat terdampak tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga harus mencakup pemulihan mata pencaharian, dukungan bagi usaha masyarakat, dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi.
Sementara itu, Menko PMK Sugiono menegaskan bahwa Kemenko PM dan Kemenko PMK memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung agenda prioritas Presiden, terutama pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak.
“Tujuan besarnya sama, yaitu menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. Karena itu, tentu dibutuhkan sinergi dan saling mendukung agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Menko Sugiono.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai strategi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan.
Sinergi pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan UMKM diharapkan dapat memperluas peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
