Jakarta, InfoPublik - Pemerintah memperkuat koordinasi jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan komunikasi kebijakan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, serta menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, penguatan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, koordinasi antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat. Forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi pemerintah.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala untuk menyatukan narasi dan mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Penguatan tersebut dinilai semakin penting seiring dengan proses digitalisasi pemerintahan.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” kata Meutya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari, mengatakan, komunikasi program merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Menurutnya, informasi mengenai program perlu disampaikan secara konsisten agar masyarakat memahami manfaat yang dihasilkan.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jaringan tersebut menjadi kekuatan komunikasi yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi untuk memastikan informasi pemerintah menjangkau masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak aktif karena ruang informasi publik terus berkembang, terutama melalui media sosial. Karena itu, pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin agar informasi mengenai kebijakan, program, dan hasil pembangunan terus tersedia bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.
Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai wajah dari program pemerintah. Informasi mengenai program, menurutnya, perlu menunjukkan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menilai jaringan kehumasan pemerintah perlu menjalankan komunikasi secara dua arah. Selain menyampaikan kebijakan, humas juga perlu menangkap informasi dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Bima juga mendorong humas pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkaya ruang informasi publik sekaligus memperkuat komunikasi mengenai hasil program pemerintah.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun komunikasi publik yang lebih responsif, mampu membaca kebutuhan masyarakat, serta memastikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah tersampaikan secara cepat dan merata hingga ke seluruh Indonesia.
