Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjaga keamanan ekosistem digital nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, pengamanan ruang digital membutuhkan sinergi antarlembaga, terutama dalam menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Kantor Badan Intelijen Negara (BIN), dengan Kemkomdigi sebagai tuan rumah, Rabu (16/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala BIN Jenderal TNI (Purn), M. Herindra selaku Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan dihadiri Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn), Nugroho Sulistyo Budi. Pertemuan juga diikuti jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian/lembaga terkait, termasuk Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, perkembangan teknologi digital telah menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional.
Karena itu, pengamanan ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya Hafid di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Rapat Kominpus menjadi ruang konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Pertukaran perspektif antarlembaga diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Dalam forum tersebut, salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah percepatan penanganan konten negatif, seperti konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).
Meutya Hafid mengatakan, penanganan berbagai jenis konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. “Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting dalam membaca perkembangan ancaman secara lebih dini dan menyusun respons yang tepat. “Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya Hafid.
yMenurut Menkomdigi, penguatan keamanan digital juga perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. “Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya Hafid.
