Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menilai jaringan kehumasan pemerintah harus bekerja secara dua arah dalam mengelola arus informasi publik. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga wajib menyerap aspirasi dan dinamika yang berkembang di tengah publik.
"Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah," kata Bima Arya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Bima Arya meminta agar jaringan kehumasan pemerintah memperbanyak ruang bagi informasi positif serta kisah inspiratif yang berasal dari berbagai daerah. Langkah ini dinilai penting agar dinamika ruang digital tidak didominasi oleh respons pemerintah terhadap isu negatif atau disinformasi.
Untuk mendukung fungsi tersebut, kementeriannya siap memperkuat sinkronisasi dan koordinasi lintas instansi kehumasan agar berjalan sejalan dengan harapan bersama.
"Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua," ujar Bima Arya.
Penguatan tata kelola komunikasi publik tersebut turut didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa sinergi humas pusat dan daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk merespons era digitalisasi serta menangkal penyebaran hoaks.
"Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi. Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat," tutur Meutya Hafid.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari, menggarisbawahi kekuatan jaringan kehumasan nasional yang ditopang lebih dari 8.000 perangkat kerja. Menurutnya, humas pemerintah harus bersikap proaktif dan rutin mengisi ruang publik dengan narasi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan," tegas M. Qodari.
_Kementerian_Komunikasi_dan_Digital_(Kemkomdigi)_Fifi_Aleyda_Yahya_memberikan_keynote_speech_dalam_kegiatan_Demokrasi_Digital_Masa_Depan_Jurnalistik_di_Era_Podcast_di_Auditori_thumb.jpg)
_thumb.jpg)