Jakarta, InfoPublik – Sejumlah indikator pendidikan menunjukkan perbaikan, mulai dari meningkatnya transisi PAUD ke SD, partisipasi sekolah usia 7–18 tahun, hingga serapan kerja lulusan pendidikan vokasi. Capaian tersebut menjadi pijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperkuat transformasi pendidikan pada 2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, arah kebijakan 2027 tidak hanya melanjutkan program yang telah berjalan, tetapi juga memperkuat intervensi yang berdampak langsung terhadap peserta didik, guru, dan satuan pendidikan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari pimpinan Komisi X beserta seluruh anggota sehingga kebijakan dan program yang kami laksanakan selama ini dapat berjalan dengan optimal, dan Alhamdulillah hasilnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menyampaikan sejumlah indikator kinerja sasaran strategis Kemendikdasmen 2025 yang menunjukkan perkembangan positif. Pada aspek akses dan kesiapan pendidikan, persentase transisi PAUD ke SD meningkat menjadi 66,15 persen, dari 63,81 persen pada 2024. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun juga naik menjadi 93,13 persen dari 92,37 persen.

Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD turut meningkat menjadi 65,15. Sementara pada aspek kualitas pembelajaran, ketercapaian standar literasi mencapai 67,94 persen dan numerasi 62,53 persen. Untuk indikator karakter dan lingkungan pendidikan, indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan kategori baik tercatat sebesar 42,66 persen.

Perbaikan juga terlihat pada pendidikan vokasi. Serapan kerja lulusan yang bekerja kurang dari satu tahun meningkat menjadi 74,60 persen, dari 71,83 persen sebelumnya. Di sisi tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen meningkat menjadi 92,34, dibandingkan 89,10 pada tahun sebelumnya.

Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur mengapresiasi capaian tersebut, terutama peningkatan partisipasi sekolah dan serapan kerja lulusan pendidikan vokasi. “Kami memberikan apresiasi terkait angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun yang meningkat. Itu merupakan upaya pemerataan akses di Indonesia. Kemudian apresiasi transformasi tingkat serapan kerja lulusan vokasi yang mencapai 74,60 persen dalam waktu kurang dari satu tahun,” ujar Denny.

Untuk melanjutkan capaian tersebut, Kemendikdasmen memperoleh Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Angka itu meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif TA 2027 sebesar Rp58,24 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Rp55,5 triliun diarahkan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Alokasi tersebut difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik, dan guru.

Anggaran antara lain dialokasikan Rp9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan, Rp5 triliun untuk inisiatif awal menuju penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Rp250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah, Rp7,21 triliun untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, serta Rp5,83 triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran.

Dukungan terhadap guru dan peserta didik juga mendapat porsi besar. Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, Rp13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), dan Rp40 miliar untuk Studio Guru.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan arah transformasi pendidikan 2027 tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memperkuat akses, digitalisasi pembelajaran, kesejahteraan guru, serta dukungan langsung kepada peserta didik.

Abdul Mu’ti mengatakan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat. “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Abdul Mu’ti menegaskan pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Kolaborasi dengan DPR, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor penting agar berbagai program dapat berjalan berkelanjutan.

Ia mengapresiasi dukungan Komisi X DPR RI dalam mendorong peningkatan pembangunan pendidikan sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat lebih luas.

“Kami menyampaikan apresiasi atas komitmen bapak dan ibu pimpinan beserta anggota Komisi X DPR RI dalam mendorong peningkatan pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Sehingga, kami berharap semua anak Indonesia mampu memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar nilai luhur,” pungkasnya.

Dengan capaian yang terus menunjukkan perbaikan dan dukungan anggaran yang meningkat, transformasi pendidikan 2027 diarahkan pada empat kebutuhan utama: memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat dukungan bagi guru dan peserta didik, serta memastikan layanan pendidikan semakin merata.