Menko PMK, Pratikno saat memberikan arahan dalam peluncuran Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026–2030 di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Istimewa)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan bahwa percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, khususnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut jauh lebih kompleks dibandingkan Jawa dan Bali. Hal itu disampaikan Pratikno saat memberikan arahan dalam peluncuran Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026–2030 di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Pratikno mengatakan pemerintah pusat memahami tantangan yang dihadapi daerah-daerah di kawasan timur Indonesia. Berbekal pengalamannya mengunjungi berbagai pelosok Papua dan Maluku pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, ia mengaku menyaksikan langsung sulitnya akses menuju sejumlah wilayah yang harus ditempuh menggunakan pesawat kecil, speedboat, hingga perjalanan darat.
Atas dasar itu, ia menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah kondisi geografis yang tidak mudah. "Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak kepala daerah yang bekerja keras dengan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa dan Bali," katanya.
Menurut Pratikno, tantangan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka kematian ibu melahirkan di NTT, Maluku, dan Papua masih mencapai tiga kali lipat dibandingkan wilayah Jawa-Bali. "Itu tadi seperti disampaikan Ibu Kepala BPS, kematian ibu melahirkan di NTT, Maluku, Papua adalah tiga kali lipat. Memang tantangannya sangat berat," ujarnya.
Karena itu, Menko Pratikno meminta berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah terus diperkuat. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kemenko PMK akan memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif sehingga seluruh program dapat saling mendukung. "Jadi kami di pemerintah pusat, terutama saya di Kemenko PMK, tugas kami adalah melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian sehingga lintas sektor itu bekerja bersama," tegasnya.
Menko PMK juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung berbagai program strategis Presiden, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah sakit, hingga penguatan layanan pendidikan. Menurutnya, berbagai program tersebut diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan stunting, mengurangi kekurangan gizi, sekaligus meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Untuk itu, Pratikno menekankan pentingnya mengintegrasikan program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran. "Jadi mari kita sinergikan kementerian dan lembaga ini sehingga tepat sasaran. Tetapi kami juga mohon dukungan dari Bapak-Ibu kepala daerah untuk berinovasi dengan sumber daya yang ada di daerah maupun di pusat agar penanganan penurunan kematian ibu dan anak ini bisa lebih efektif ke depan," katanya.
Lebih lanjut, Menko PMK Pratikno memastikan Kemenko PMK akan terus menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi wilayah yang masih memiliki angka kematian ibu dan anak yang tinggi. "Kami selalu siap untuk menjembatani kebijakan-kebijakan sektoral yang relevan untuk Bapak-Ibu yang ada di daerah, terutama di daerah-daerah yang angka kematian ibu dan anak masih tinggi, terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara," ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya penurunan kematian ibu dan anak dapat berjalan semakin efektif. "Kami selalu siap melakukan sinkronisasi dan koordinasi sehingga penanganan penurunan kematian ibu dan anak ini bisa semakin efektif," pungkasnya.
