Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat membuka kegiatan IBF Expose 2026 bertema Transformasi Peringatan Dini Cuaca Menuju Berbasis Dampak untuk Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Mendukung Pembangunan Multi-Sektor di Auditorium BMKG, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). (Sumber: BMKG)
Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat transformasi sistem peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak, yang diharapkan mampu menghasilkan informasi yang tidak hanya memprediksi potensi cuaca ekstrem, tetapi juga menjelaskan dampak yang mungkin terjadi sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada aksi dalam mitigasi bencana hidrometeorologi.
Hal itu disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat membuka kegiatan IBF Expose 2026 bertema Transformasi Peringatan Dini Cuaca Menuju Berbasis Dampak untuk Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Mendukung Pembangunan Multi-Sektor di Auditorium BMKG, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).
Faisal mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem sehingga sistem peringatan dini harus terus beradaptasi. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak lagi cukup hanya berupa potensi bahaya, melainkan juga harus menjelaskan dampak yang mungkin terjadi, pihak yang berisiko, wilayah yang perlu bersiap, serta langkah mitigasi yang harus dilakukan.
"Perubahan iklim telah membawa tantangan yang semakin nyata sehingga peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi potensi bahaya. Informasi yang diberikan harus mampu menjawab apa dampaknya, siapa yang berisiko, wilayah mana yang perlu bersiap, serta langkah apa yang harus dilakukan," ujar Faisal.
Ia menjelaskan, penguatan implementasi IBF telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir 2025. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pascakejadian Siklon Senyar pada 15 Desember 2025, BMKG mengusulkan pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak sebagai bagian dari strategi memperkuat ketangguhan nasional menghadapi bencana hidrometeorologi.
Menurut Faisal, pengembangan IBF juga sejalan dengan program Early Warnings for All yang diinisiasi World Meteorological Organization (WMO), yang mendorong sistem peringatan dini terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Faisal menekankan bahwa keberhasilan implementasi IBF hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
"Ada satu prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan terkait kebencanaan, yaitu disaster is everybody's business. Ini adalah urusan kita bersama. Tidak mungkin BMKG bisa bekerja sendiri. Implementasi IBF membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. BMKG memiliki UPT di 191 lokasi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 5.000 pegawai dan siap mendampingi pemerintah daerah," tegasnya.
Untuk mendukung implementasi tersebut, BMKG mengoptimalkan pemanfaatan teknologi observasi dan komputasi, termasuk High Performance Computing (HPC) yang digunakan dalam pengolahan data observasi, simulasi, serta pemodelan berbagai skenario cuaca ekstrem. Infrastruktur tersebut diperkuat oleh lebih dari 10.800 unit Alat Operasional Utama (Aloptama) yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga mampu menghasilkan informasi cuaca yang lebih akurat, cepat, dan relevan.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa sistem peringatan dini harus mampu memberikan informasi yang lebih kontekstual dan mudah ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan.
Menurutnya, pendekatan IBF mengubah paradigma peringatan dini dari sekadar menjawab kondisi cuaca yang akan terjadi menjadi memberikan informasi mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan beserta tindakan mitigasi yang perlu dilakukan.
"Dalam konteks tersebut, sistem peringatan dini tidak lagi cukup hanya menjawab 'cuaca apa yang akan terjadi', tetapi harus mampu menjawab 'dampak apa yang mungkin ditimbulkan dan aksi apa yang perlu dilakukan'. Inilah esensi dari pendekatan Impact Based Forecast atau IBF," jelas Andri.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut mengintegrasikan informasi prakiraan cuaca dengan data keterpaparan, tingkat kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral lainnya sehingga menghasilkan peringatan dini yang lebih relevan dan dapat langsung dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Andri, penyelenggaraan IBF Expose 2026 bertujuan memperkuat keselarasan langkah dan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperoleh masukan teknis dalam penyempurnaan metodologi kuantifikasi potensi dampak cuaca sebagai persiapan proyek percontohan IBF di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Informasi Geospasial mengenai pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan dan implementasi IBF di Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional.
