Komisi X DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 guna memperkuat program strategis pendidikan nasional. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Komisi X DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 guna memperkuat program strategis pendidikan nasional, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga percepatan mutu pembelajaran berbasis digital.
Persetujuan tersebut menjadi sinyal kuat dukungan legislatif terhadap agenda reformasi pendidikan nasional, khususnya dalam menjawab tantangan ketimpangan akses, kualitas pembelajaran, dan kesiapan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Kamis (18/6/2026), Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Kemendikdasmen TA 2027 sebesar Rp58,24 triliun. Selain itu, DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40,75 triliun serta tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan senilai Rp38,52 triliun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa perencanaan anggaran 2027 disusun untuk mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, fokus utama kementerian adalah memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. “Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Mu’ti.
Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menutup berbagai kebutuhan program prioritas yang belum terakomodasi secara optimal. Program itu mencakup penguatan Wajib Belajar 13 Tahun, afirmasi pendidikan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), peningkatan kesejahteraan guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-IV, hingga beasiswa afirmasi pendidikan menengah dan beasiswa prestasi.
Tak hanya memperluas akses, Kemendikdasmen juga memprioritaskan peningkatan kualitas pembelajaran. Sejumlah program strategis yang akan diperkuat antara lain digitalisasi pembelajaran, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), pembelajaran mendalam (deep learning), pengajaran koding dan kecerdasan artifisial (AI), pengembangan talenta peserta didik, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penguatan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).
Fokus pada guru juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menilai peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan kesejahteraan guru merupakan fondasi penting dalam perbaikan mutu pendidikan nasional.
Dalam pembahasan, sejumlah fraksi DPR memberikan catatan strategis. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya percepatan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah 3T, termasuk pendampingan teknis digitalisasi bagi guru untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi nasional.
Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan mendasar dunia pendidikan, seperti tunjangan guru, kepastian karier, dan optimalisasi PPG. Sementara Fraksi Partai Gerindra menegaskan komitmennya mengawal program pendidikan agar selaras dengan target pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem menilai pagu awal masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Fraksi tersebut menyampaikan sejumlah catatan kritis, mulai dari percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di daerah 3T, pemenuhan kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN, peningkatan investasi sains dan teknologi, hingga penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Persetujuan tambahan anggaran ini menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas strategis negara. Seluruh usulan pagu indikatif dan tambahan anggaran selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dengan dukungan anggaran yang lebih kuat, pemerintah berharap transformasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat, sehingga menghasilkan generasi Indonesia yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berkarakter kuat menghadapi persaingan global.
