Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta berintegritas. (Foto: Wandi/InfoPublik)
Bekasi, InfoPublik — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta berintegritas.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/6/2026), yang turut dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.
Menurut Ade Safri, implementasi kewajiban sertifikasi halal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan pada regulasi jaminan produk halal. "Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga berperan mencegah praktik usaha yang tidak jujur, penyalahgunaan label, serta penyampaian informasi produk yang dapat merugikan masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan sistem perdagangan yang sehat, adil, dan berintegritas.
Dari perspektif Polri, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan terwujudnya kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan dunia usaha nasional.
Karena itu, Polri akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. "Dukungan Polri diwujudkan melalui penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pencegahan potensi pelanggaran hukum, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Ade Safri.
Penegakan hukum tersebut, lanjutnya, diarahkan terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti pemalsuan kemasan produk, penyalahgunaan label halal, penipuan konsumen, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Polri menegaskan pendekatan yang dikedepankan tidak hanya bersifat represif. Upaya preventif melalui sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan kepada pelaku usaha tetap menjadi prioritas utama.
Menurut Ade Safri, pendekatan tersebut penting agar implementasi kebijakan Wajib Halal tidak menimbulkan hambatan bagi dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal. "Polri siap mendukung terciptanya situasi yang kondusif sehingga implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dapat berjalan dengan baik di seluruh Indonesia," ujarnya.
Ade Safri optimistis sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan memperkuat ekosistem produk halal nasional yang semakin terpercaya dan memiliki daya saing global.
Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi perlindungan konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.
Ia mengapresiasi BPJPH beserta seluruh pihak yang terus mendorong percepatan sosialisasi dan persiapan implementasi Wajib Halal Oktober 2026. "Dengan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha, implementasi kebijakan ini diharapkan berjalan lancar, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global," pungkasnya.
