Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Batang, Bagus Pambudi (Foto: Bismo Agung Sukarno/Infopublik/Igid)
Batang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menghadirkan Program Bakti TNI sebagai penguat sekaligus perluasan manfaat TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) guna mempercepat pembangunan desa, membuka akses wilayah, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Batang, Bagus Pambudi, mengatakan Bakti TNI lahir dari keberhasilan TMMD yang selama ini dinilai efektif membangun infrastruktur dasar sekaligus memperkuat semangat gotong royong di masyarakat.
“Bakti TNI kami adopsi dari TMMD karena kami melihat manfaatnya nyata. Tidak hanya membangun jalan atau infrastruktur dasar, tetapi juga membangun modal sosial dan kebersamaan masyarakat,” ujar Bagus, saat ditemui tim InfoPublik, Rabu (3/6/2026).
Menurut dia, TMMD merupakan program berkelanjutan yang telah berjalan sejak lama dan selaras dengan pola pemerintahan kolaboratif yang kini diterapkan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Batang mengintegrasikan TMMD dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD serta Master Plan Percepatan Pembangunan.
Ia menjelaskan, TMMD reguler di Batang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Namun, tingginya usulan pembangunan dari desa membuat pemerintah daerah membutuhkan instrumen tambahan agar kebutuhan yang mendesak tetap dapat terlayani. Dari kebutuhan itulah lahir Program Bakti TNI.
Berbeda dengan TMMD yang menggunakan pola pendanaan co-sharing antara APBD kabupaten dan APBD provinsi dengan skala lebih besar, Bakti TNI sepenuhnya didanai APBD Kabupaten Batang.
“Proposal desa biasanya lebih banyak dari jumlah lokasi TMMD yang tersedia. Yang belum terakomodasi kami cover melalui Bakti TNI,” jelas Bagus.
Skema pelaksanaannya juga disusun berkesinambungan. Dalam satu tahun, Batang menjalankan TMMD Sengkuyung Tahap I, kemudian Bakti TNI, dan dilanjutkan TMMD Sengkuyung Tahap II.
Dengan pola tersebut, pembangunan desa dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan. Meski skalanya lebih kecil, Bagus menegaskan Bakti TNI tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.
Program tersebut mengadopsi pendekatan TMMD secara utuh, yakni pembangunan infrastruktur dasar yang dibarengi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, serta isu sosial strategis.
“Output-nya kami samakan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga ada sosialisasi dan penyuluhan untuk menjawab isu-isu daerah,” katanya.
Pendekatan itu selaras dengan tiga arah utama pembangunan Batang, yakni penyediaan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Karena itu, pembangunan melalui TMMD maupun Bakti TNI juga diarahkan untuk mendukung penghijauan, pendidikan masyarakat, penanganan stunting, keluarga berencana, hingga penguatan ekonomi desa.
Bagus mengungkapkan, pendekatan kolaboratif menjadi penting karena Batang tengah bertransformasi menjadi kawasan industri yang memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Sejak 2020, Batang tercatat kehilangan hampir 2.000 hektare tutupan lahan akibat alih fungsi kawasan menjadi area industri. “Karena itu kami berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur dasar, tetapi juga ada pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Selain efisiensi pembangunan, manfaat lain yang dirasakan melalui TMMD dan Bakti TNI ialah tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan TNI.
Menurut Bagus, pembangunan kolaboratif membuktikan bahwa persoalan desa tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah maupun masyarakat. “Semakin TNI mendekat ke masyarakat, unsur kepercayaan itu semakin meningkat. Ini menjadi modal sosial yang penting,” katanya.
Antusiasme masyarakat, lanjut Bagus, menjadi faktor pembeda utama dibanding proyek yang sepenuhnya dikerjakan pihak ketiga. Warga tidak hanya terlibat sebagai pekerja konstruksi, tetapi juga memberikan swadaya berupa tenaga dan material yang nilainya sering kali signifikan.
Karena itu, hampir setiap TMMD maupun Bakti TNI di Batang selalu menghasilkan overprestasi, yakni capaian pembangunan yang melampaui target awal. “Target jalan misalnya 700 meter, hasilnya sering lebih panjang karena ada swadaya masyarakat. Itu menunjukkan antusiasme warga sangat tinggi,” katanya.
Setelah pembangunan selesai, pemerintah desa menjadi pihak yang bertanggung jawab mengelola dan merawat infrastruktur yang telah dibangun.
Pemkab Batang juga memperkuat kapasitas desa melalui penyusunan aturan pemeliharaan, penguatan SDM, serta edukasi kepada masyarakat agar manfaat infrastruktur dapat bertahan dalam jangka panjang.
Menurut Bagus, keterlibatan warga dalam pemeliharaan perlu disesuaikan dengan budaya lokal dan momentum sosial masyarakat. “Gotong royong itu masih kuat di desa. Tinggal bagaimana kepala desa dan perangkatnya mampu menggerakkan serta memberi keteladanan,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Batang membuka peluang memperluas Program Bakti TNI apabila kemampuan fiskal daerah meningkat. “TMMD dan Bakti TNI adalah praktik baik pembangunan kolaboratif. Kalau kemampuan APBD meningkat, tidak menutup kemungkinan cakupannya diperluas,” pungkas Bagus.
