Mendes PDT melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa (Wening/Humas Kemendes PDT)
Jakarta, InfoPublik – Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan desa karena menjadi wadah menggerakkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pembangunan desa berkualitas yang berkelanjutan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menjelaskan, Muslimat adalah organisasi badan otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang fokus terhadap isu-isu penting, salah satunya pemberdayan masyarakat desa.
"Muslimat Nahdhatul Ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan. Muslimat Nahdlatul Ulama telah menjadi perisai sekaligus nahkoda dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat desa," jelas Mendes PDT dalam keterangannya terkait Kongres ke XVIII Muslimat NU, di Kota Surabaya, Jawa Timur, seperti dilansir pada Jumat (14/2/2025).
Yandi yang didampingi Istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, mengatakan bahwa sinergitas antara Kemendes dengan Muslimat penting dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di sektor pembangunan sosial dan ekonomi.
Selain itu, pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Sebab, perempuan diklaim memiliki kemampuan yang baik terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian di dalam rumah tangga.
"Karenanya, sinergi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Muslimat NU adalah Jembatan yang Kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.
Menurut Yandri, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, kepeloporan perempuan untuk ketahanan pangan tetap harus berada di ruang budaya desa, dengan menghormati hasil cipta warga desa yang telah diwariskan turun temurun.
Ia berharap agar pemerintah desa harus mengakomodasi kepentingan masyarakat dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender serta marginalisasi di desa. Hal ini karena peran penting perempuan bagi pembangunan desa, dan bukan hanya sekedar pelengkap saja.
"Desa membutuhkan perhatian utama bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, melalui MoU ini, kita berharap dapat Bersama-sama Membangun Desa yang lebih Maju, Mandiri, dan Sejahtera," tandas Mendes PDT.
Dalam kesempatan itu, Mendes PDT melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. MoU tersebut demi menyelaraskan langkah strategis Kemendes PDT bersama Muslimat NU khususnya dalam pemberdayaan SDM di tingkat desa dan daerah tertinggal.
Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staff Khusus Menteri, M. Afif Zamroni.
Foto: Wening/Kemendes PDT
