- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Rabu, 12 Maret 2025 | 00:18 WIB
: Wamendes PDT Ahmad Riza Patria dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta (Humas Kemendes PDT)
Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 13 Februari 2025 | 21:54 WIB - Redaktur: Untung S - 220
Jakarta, InfoPublik - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dipastikan berorientasi pada hasil yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan dukungannya terhadap langkah penghematan pemerintah untuk memastikan penggunaan dana negara lebih optimal dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, dalam keterangannya terkait acara Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
"Kami di Kementerian Desa PDTT sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang sejalan dengan upaya kami dalam mengelola anggaran secara efektif dan berorientasi pada hasil yang lebih nyata bagi masyarakat desa," ujar Ahmad Riza Patria.
Ariza menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah, namun tidak akan mengurangi komitmen dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal. Menurutnya, kebijakan ini akan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN 2025 digunakan secara lebih produktif dan transparan.
"Kami akan memastikan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, program-program strategis seperti pendampingan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur desa tetap berjalan optimal," tegasnya.
Lebih lanjut, Ariza menekankan bahwa fokus utama Kemendes PDT adalah memastikan anggaran yang tersedia memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kemendes PDT juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait serta DPR RI agar efisiensi anggaran tetap selaras dengan visi pembangunan desa yang berkelanjutan.
