Wamenkomdigi Nezar Patria menerima audiensi Risk Communication and Community Engagement dan Kemenkes di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026). (Foto: Ahmad Tri Hawaari/Komdigi)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mendorong penanganan hoaks kesehatan dilakukan dari hulu melalui kolaborasi dengan platform digital guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan kredibel.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena berdampak luas terhadap masyarakat. “Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujar Nezar Patria dalam keteranganya terkait audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan jika hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten, mengingat jumlah konten yang beredar sangat besar. “Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” tegasnya.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong pendekatan pencegahan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keterangan atau penanda pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi. “Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” jelas Nezar Patria.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas konten yang beredar.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan. “Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.
Lebih lanjut, Nezar menyampaikan perlunya penguatan dasar kebijakan melalui kerja sama lintas kementerian untuk mendukung implementasi langkah tersebut. “Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pencegahan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya yang sudah ada, namun langkah preventif tetap menjadi kunci utama.
Dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan secara lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman dan Koordinator RCCE Rizky Ika Syafitri.
