Jakarta, InfoPublik – Asisten Direktur Jenderal Sosial dan Ilmu Humaniora UNESCO (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Sains dan Teknologi), Gabriela Ramos, menyatakan pentingnya standar global berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengembangan Kecerdasan Buatan (AI), guna menyeimbangkan pesatnya inovasi dengan perlindungan etika masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gabriela, dalam diskusi CSIS Digital Tech Lecture Series bertajuk "AI Governance for the Greater Good: Balancing Innovation and Ethics"yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and Internastional Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Gabriela, meski AI mampu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi itu juga menyimpan risiko besar terhadap keadilan dan akuntabilitas jika tidak dikelola dengan regulasi yang ketat. "AI dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memberikan keuntungan bagi lembaga atau perusahaan. Namun, AI juga bisa menggantikan peran manusia dalam perusahaan," ujar Gabriela.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, saat ini sekitar 95 persen perusahaan di seluruh dunia telah mengintegrasikan teknologi AI ke dalam operasional mereka.
Transformasi digital yang masif dm membawa efisiensi dan inovasi ekonomi yang signifikan.
Meski demikian, Gabriela memperingatkan adanya ancaman nyata berupa bias algoritma dan potensi pelebaran kesenjangan sosial jika aspek etis diabaikan.
Lebih lanjut, Gabriela Ramos menegaskan tanpa pengawasan yang berlandaskan standar internasional, perkembangan AI berisiko merusak kepercayaan publik.
Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang memastikan teknologi ini tetap berpusat pada manusia (human-centric).
Diskusi itu menggarisbawahi perlunya sinergi antara pengembang teknologi, pemerintah, dan organisasi internasional untuk merumuskan kebijakan yang tidak menghambat inovasi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
_(1)_compressed.jpg)
