Jakarta, InfoPublik — Direktur Jenderal Pengembangan Profesional Escola Nacional de Administração Pública, Bruna Daniella da Paz Tenorio, menegaskan bahwa pengembangan kapasitas sektor publik tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelatihan individu, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kapasitas negara.
Hal tersebut disampaikan dalam forum internasional Systemic Impact through Transformative Training yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan German Institute of Development and Sustainability di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Menurut Bruna, pendekatan pengembangan kapasitas yang selama ini berfokus pada pelatihan formal perlu ditransformasikan menjadi sistem yang mampu meningkatkan kemampuan institusi secara menyeluruh. “Pelatihan bukan hanya berbagi pengetahuan, tetapi bagaimana institusi mampu memahami masalah, mengambil keputusan, mengoordinasikan kebijakan, hingga memberikan respons yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Bruna Daniella menjelaskan, ENAP sebagai sekolah pemerintahan tingkat federal di Brasil memiliki mandat tidak hanya dalam pendidikan dan pelatihan, tetapi juga inovasi, penelitian, serta produksi pengetahuan.
Dalam praktiknya, pengembangan kapasitas diarahkan untuk membangun kemampuan institusional yang berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan kompetensi individu.
Pendekatan ini dinilai penting dalam menghadapi kompleksitas tantangan global, termasuk isu keberlanjutan yang membutuhkan respons kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi.
Lebih lanjut, Bruna menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam mengukur keberhasilan pelatihan sektor publik. Indikator tidak lagi hanya berbasis jumlah peserta atau kegiatan, tetapi pada dampak nyata terhadap kinerja pemerintah.
Beberapa indikator kunci yang perlu diperhatikan, antara lain: kemampuan negara dalam menyelesaikan masalah kompleks, Peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penguatan kapasitas institusional secara berkelanjutan “Pertanyaan utama bukan lagi berapa banyak pelatihan dilakukan, tetapi apakah pelatihan tersebut benar-benar membantu negara menjawab tantangan publik,” tegas Bruna.
Dalam implementasinya, ENAP mengedepankan pembelajaran kontekstual yang terhubung langsung dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan inovasi sosial, analisis data publik, serta penguatan kerja tim dalam pengelolaan kebijakan.
Bruna juga menyoroti pentingnya aspek nilai dalam pelayanan publik. Pengembangan kapasitas, menurutnya, tidak hanya menyangkut kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat pemahaman aparatur terhadap masyarakat yang dilayani. “Memberdayakan institusi publik berarti meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami masyarakat dan meresponsnya secara lebih berkualitas,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bruna menegaskan bahwa pengembangan kapasitas akan memberikan dampak signifikan apabila ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sektor publik. “Ketika pelatihan terhubung dengan implementasi kebijakan, koordinasi, dan penciptaan nilai publik, maka pelatihan tidak lagi sekadar aktivitas pendidikan, melainkan menjadi agen perubahan nyata,” pungkasnya.
Pandangan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi global yang menempatkan penguatan SDM aparatur sebagai kunci peningkatan kualitas layanan publik, sekaligus mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan.
