Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Foto: BMKG)
Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi iklim tahun 2026 berpotensi lebih kering dibandingkan normal. Musim kemarau diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.
Menurutnya, kondisi ENSO saat ini masih berada pada fase netral. Namun, pada semester kedua 2026 diprediksi berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang sekitar 50–80 persen. “Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” ujar Faisal.
Sejalan dengan kondisi tersebut, hingga awal April 2026 jumlah titik panas atau hotspot di Indonesia tercatat mencapai 1.601 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. BMKG memprediksi potensi karhutla mulai meningkat di wilayah Riau pada Juni, kemudian meluas ke Jambi dan Sumatra Selatan, serta berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada Juli hingga Agustus.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat pendekatan preventif melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode rewetting atau pembasahan lahan. Langkah ini dilakukan terutama pada kawasan gambut saat tinggi muka air tanah mulai menurun agar kelembapan tetap terjaga dan tidak mudah terbakar.
Strategi tersebut diperkuat melalui pemantauan dan prediksi iklim secara berkala, pemanfaatan sistem Fire Danger Rating System (FDRS) untuk memetakan tingkat kerawanan kebakaran, pemantauan titik panas dan sebaran asap, hingga prediksi pertumbuhan awan hujan sebagai dasar intervensi di lapangan.
Saat ini, operasi modifikasi cuaca tengah berlangsung di sejumlah wilayah prioritas dengan dukungan BNPB. Di Riau, operasi yang dimulai sejak 28 Maret hingga 11 April 2026 menunjukkan hasil signifikan. “Di Posko Riau, dari 23 sorti penerbangan, kita berhasil menambah curah hujan hingga 33 persen dengan volume air lebih dari 100 juta meter kubik. Di Natuna, tiga sorti penerbangan meningkatkan curah hujan sebesar 36 persen atau sekitar 1,4 juta meter kubik,” ungkap Faisal.
Ia juga menegaskan bahwa BMKG mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat sistem operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian karhutla.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi paparan BMKG sekaligus menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, hingga 28 Februari 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025. “Pada periode yang sama tahun lalu, luas karhutla sekitar 1.000-an hektare, sementara tahun ini sudah mencapai lebih dari 32.600 hektare. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih kuat dari seluruh pihak,” katanya.
Rakornas tersebut turut dihadiri pejabat kementerian dan lembaga, termasuk BNPB, pemerintah daerah wilayah rawan karhutla, serta unsur TNI-Polri.
Melalui forum ini, BMKG menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan data berbasis sains, dan optimalisasi strategi pencegahan guna menekan potensi karhutla secara lebih efektif dan terkoordinasi sepanjang 2026.
