Menteri PKP Maruarar Sirait dalam diskusi bersama Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan terkait penanganan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, serta penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis keadilan di Jakarta (foto: Humas PKP)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Papua Selatan.
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam diskusi bersama Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan terkait penanganan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, serta penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis keadilan, Jumat (27/2/2026).
Menteri PKP menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan kawasan kumuh sebelumnya yang dinilai belum berkelanjutan. Menurutnya, penanganan kawasan kerap hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan penataan kawasan Menteng Tenggulun yang tidak hanya memperbaiki lingkungan dan hunian, tetapi juga melibatkan pemberdayaan ekonomi warga melalui kolaborasi dengan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM), serta pendampingan usaha oleh ladies banker. Pendekatan tersebut dinilai mampu mendorong perubahan kawasan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kawasan bisa kita benahi, tapi yang paling utama adalah manusianya. Kalau ekonominya tidak diperkuat, dua atau tiga tahun kemudian kawasan itu bisa kembali kumuh. Karena itu, saya minta para gubernur memilih kawasan yang akan ditangani secara serius dan kita kerjakan bersama agar tidak kembali kumuh,” tegas Menteri PKP.
Maruarar juga menekankan bahwa Program BSPS dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan berbasis data. Penentuan penerima bantuan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, serta tingkat kesenjangan di masing-masing daerah.
“Anggaran kami meningkat 100 persen menjadi Rp10 triliun, dan 80 persennya dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan keberpihakan Kementerian PKP kepada rakyat, tetapi tetap harus tepat sasaran,” ujarnya.
Tahun ini, Kementerian PKP merencanakan penataan 15 kawasan kumuh secara komprehensif, dengan tiga di antaranya berada di wilayah Pulau Papua. Khusus Papua Selatan, penyaluran BSPS ditingkatkan signifikan. Jika tahun lalu bantuan diberikan kepada 65 penerima di empat kabupaten, maka tahun ini masing-masing kabupaten direncanakan menerima sekitar 300 bantuan.
Untuk Sulawesi Utara, direncanakan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Manado. Selain itu, alokasi BSPS juga meningkat dari sekitar 700 unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 8.000 unit pada tahun ini.
“Tahun lalu BSPS di Papua Selatan berjumlah 65 unit yang tersebar di empat kabupaten. Tahun ini, masing-masing kabupaten kami alokasikan 300 unit. Untuk Sulawesi Utara, tahun lalu BSPS berjumlah sekitar 700 unit. Tahun ini kami tingkatkan menjadi 8.000 unit. Namun yang paling penting, pastikan bantuan tersebut harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Menteri PKP.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta pelaksanaan program berbasis data dan pemberdayaan ekonomi, Kementerian PKP menegaskan komitmennya menghadirkan hunian layak, penataan kawasan kumuh berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
