Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan rencana program prioritas tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat kualitas dan pemerataan pendidikan nasional pada 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memfokuskan pemanfaatan pagu anggaran sebesar Rp52,12 triliun untuk mendorong pendidikan bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan rencana program prioritas tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI dalam mengawal kebijakan dan keberpihakan anggaran sektor pendidikan. “Dukungan dan pengawalan Komisi X menjadi fondasi penting agar program prioritas pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua pada Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen menetapkan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai program utama dengan target 11.744 satuan pendidikan. Program ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana belajar, khususnya di wilayah yang selama ini tertinggal.
Di sisi lain, Digitalisasi Pembelajaran diperluas ke 288.865 satuan pendidikan, melalui pendampingan pemanfaatan perangkat yang telah disalurkan serta penguatan konten pembelajaran digital. Langkah ini diharapkan memperkecil kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah.
Pada aspek pemerataan akses, Program Indonesia Pintar (PIP) diperluas hingga jenjang PAUD dengan sasaran 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu. Pemerintah juga menargetkan penanganan 191.697 Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali memperoleh layanan pendidikan.
Mulai 2026, Tes Kemampuan Akademik (TKA) akan dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP sebagai instrumen pemetaan capaian belajar dan perbaikan kebijakan berbasis data.
Peningkatan mutu pendidik menjadi fokus krusial. Kemendikdasmen menargetkan pelatihan bagi 119.888 guru dan tenaga kependidikan, meliputi pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, STEM, Bahasa Inggris, literasi-numerasi, hingga kepemimpinan sekolah.
Selain itu, Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditargetkan bagi 41.692 guru, sementara Program Peningkatan Kualifikasi Guru S1/D4 secara berkelanjutan menyasar 150 ribu guru. Sebagai bentuk penguatan kesejahteraan, insentif guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan bagi 798.905 guru.
Penguatan karakter peserta didik dilakukan melalui kampanye Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), layanan budaya belajar aman dan nyaman, Gerakan Rukun Sama Teman, serta penguatan pendidikan inklusif. Program ini melibatkan empat pusat pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
Di bidang kebahasaan dan literasi, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi bahasa daerah bagi 7.755 orang serta pencetakan dan distribusi buku bacaan bermutu ke 27.627 satuan pendidikan jenjang SD dan SMP.
Pada 2026, Kemendikdasmen juga menjalankan sejumlah direktif Presiden Prabowo Subianto, antara lain penambahan sasaran pembangunan dan revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan yang diusulkan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Digitalisasi diperkuat dengan rencana penambahan tiga papan interaktif digital (PID) per satuan pendidikan.
Sejalan dengan penguatan kemampuan literasi dasar, pemerintah akan memberikan bantuan buku tulis dan alat tulis bagi siswa kelas awal SD. Selain itu, pengembangan sekolah terintegrasi tingkat kecamatan dirancang untuk menciptakan kesinambungan pembelajaran antarjenjang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi capaian Kemendikdasmen pada TA 2025 dan menyatakan dukungan terhadap agenda 2026. “Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional terus meningkat, dan kami berharap kinerjanya semakin kuat di 2026,” ujarnya.
Melalui perencanaan yang terarah dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya memperluas akses, meningkatkan mutu, dan memperkuat karakter peserta didik. Sinergi pemerintah dan DPR RI diharapkan memastikan setiap kebijakan pendidikan berdampak nyata bagi seluruh anak Indonesia.
