Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkait perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada Senin, 15 November 2025. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Jakarta, InfoPublik — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah mulai berjalan di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperluas akses pendidikan sekaligus penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Hingga September 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi secara bertahap di sejumlah wilayah Indonesia.
Perkembangan tersebut dilaporkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Jakarta, Senin (15/12/2025). Sekolah Rakyat tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sekaligus dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis digital.
“Semuanya telah dilengkapi dengan laptop siswa, laptop guru, smart board, dan seragam sekolah. Saat ini tercatat 15.945 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan,” ujar Saifullah Yusuf.
Mensos juga melaporkan bahwa sejumlah Sekolah Rakyat terdampak bencana hidrometeorologi. Sebanyak sembilan Sekolah Rakyat untuk sementara menghentikan aktivitas belajar mengajar akibat banjir dan longsor. Namun, pemerintah memastikan proses pemulihan berjalan dan tidak terdapat korban jiwa.
“Sekolah yang terdampak saat ini dalam tahap pembersihan. Alhamdulillah tidak ada korban,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Kementerian Sosial memperkuat perannya dalam penanganan darurat bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra. Pemerintah menyiapkan stok logistik berlapis di tingkat pusat hingga daerah, serta mengoperasikan 39 dapur umum yang memproduksi lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari bagi warga terdampak.
Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras reguler lebih dari 100 ton ke wilayah terdampak. Hingga 11 Desember 2025, total bantuan penanganan bencana yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp89 miliar.
Dalam bidang perlindungan sosial, Mensos melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2025 dengan total pagu anggaran sekitar Rp75 triliun. Penyaluran bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, telah melampaui 90 persen untuk sebagian besar komponen.
“Untuk bansos sembako triwulan IV baru mencapai sekitar 40 persen karena masih dalam proses pengajuan tambahan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, kebijakan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang diluncurkan Presiden Prabowo menunjukkan dampak signifikan dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial. Hingga saat ini, BLTS telah disalurkan kepada lebih dari 29 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai total lebih dari Rp27 triliun.
Dengan tambahan BLTS, jumlah penerima bansos meningkat signifikan. “Selama ini penerima bansos reguler sekitar 18 juta KPM. Dengan BLTS, total penerima bansos kini mencapai lebih dari 35 juta KPM yang berada pada desil 1 hingga 4,” ujar Mensos.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah dalam pemutakhiran data penerima manfaat. Pemerintah menargetkan penyaluran BLTS dapat menjangkau lebih dari 31 juta KPM dalam waktu dekat.
Langkah terpadu antara penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan perluasan bansos ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan layanan dasar serta memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan bencana dan tekanan ekonomi.
