SSK, Sinergi Pendidikan dan Kependudukan untuk Generasi Emas 2045
Ilustrasi pengembangan sumber daya manusia.
Jakarta, InfoPublik – Proporsi penduduk usia produktif di Indonesia kini mencapai hampir 70 persen, yang dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan tepat. Di tengah peluang dan tantangan bonus demografi ini, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) hadir sebagai inovasi strategis yang mengintegrasikan pendidikan dan kesadaran demografis sejak dini.
Hal itu disampaikan Widyaprada Ahli Utama, Haris Iskandar, mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) pada Webinar Sekolah Siaga Kependudukan yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), yang dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2025). "Pendidikan dan kependudukan tampak berjalan sendiri-sendiri, padahal keduanya bertemu dalam satu tujuan: membangun manusia Indonesia yang beriman, sehat, cerdas, kuat, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsanya,” ujar Haris Iskandar.
Menurut Haris, Indonesia kini memiliki populasi usia produktif yang besar, namun belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika global yang volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) atau dunia yang serba berubah, tidak pasti, kompleks, dan ambigu
Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baru mencapai 9,22 tahun atau setingkat SMP, sementara tingkat produktivitas tenaga kerja masih tergolong rendah, yakni hanya USD14 per jam, jauh di bawah tenaga kerja Singapura yang mencapai USD74 per jam. “Bayangkan, dengan bahan dan metode yang sama, produktivitas tenaga kerja kita baru seperlima dari negara tetangga. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan yang tidak hanya akademik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab,” jelasnya.
Sementara dari Laporan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking 2024 menempatkan daya saing Indonesia di posisi 57 dari 60 negara, sebuah sinyal perlunya penguatan kualitas sumber daya manusia sejak di bangku sekolah.
Menyikapi hal itu, melalui SSK, Kemendikdasmen bersama Kemendukbangga/BKKBN memperkenalkan pendekatan baru dalam pendidikan kependudukan. SSK bukan mata pelajaran baru, tetapi cara berpikir baru yang menanamkan nilai dan realitas kependudukan ke dalam setiap mata pelajaran. “Guru biologi tidak hanya bicara tentang pertumbuhan manusia, tetapi juga tanggung jawab reproduktif. Guru ekonomi bisa mengulas struktur penduduk dan dunia kerja, sementara guru bahasa Indonesia mengajak siswa menulis tentang migrasi atau pernikahan usia dini,” tutur Haris Iskandar.
Pendekatan ini menjadikan SSK sebagai ekosistem nilai, di mana sekolah berperan sebagai laboratorium pembelajaran nyata. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi mempraktikkan perilaku sadar kependudukan dalam kehidupan sehari-hari.
Haris menekankan bahwa keberhasilan SSK membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dinas pendidikan daerah berperan dalam kebijakan dan pelatihan guru, sedangkan BKKBN menyediakan data, materi, serta jejaring komunitas remaja seperti Genre dan PIK Remaja. “Membangun kesadaran kependudukan bukan sekadar urusan BKKBN atau tugas guru. Ini adalah tugas bersama. Jika kita memandang SSK sebagai gerakan kultural, bukan proyek, maka keberlanjutannya akan kuat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Kemendikdasmen bersama sembilan kementerian dan lembaga tengah menyusun peta kompetensi SSK dari jenjang PAUD hingga SMK, termasuk learning progression, model pembelajaran interaktif, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Hasilnya akan dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) sebagai dasar hukum implementasi SSK nasional.
Haris menanamkan pesan bahwa kesadaran kependudukan sejak di sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dalam 10 hingga 15 tahun mendatang, generasi muda yang sadar kependudukan diharapkan mampu menunda pernikahan dini, memahami tanggung jawab reproduksi, membangun keluarga berkualitas, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. “Mari jadikan SSK bukan sekadar program, tetapi gerakan nilai yang menumbuhkan generasi sadar, peduli, dan bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Dengan sinergi pendidikan dan kependudukan, Sekolah Siaga Kependudukan menjadi langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045 mewujudkan generasi cerdas, sehat, produktif, dan berdaya saing global," pungkasnya.
