Monitoring Isu Publik Jadi Kunci Pengambilan Kebijakan yang Responsif

Denpasar, InfoPublik — Monitoring media bukan sekadar membaca berita atau mengumpulkan data, melainkan menjadi fondasi utama dalam menjaga reputasi dan mengarahkan kebijakan publik yang relevan. Hal itu ditegaskan CEO & Founder Brightminds Dody Rochadi dalam kegiatan Forum Media Monitoring (FoMo) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) di Bali Sunset Road Convention Center, Rabu (29/10/2025).

Menurut Dody Rochadi, peran komunikasi publik atau humas di setiap kementerian dan lembaga kini semakin strategis di tengah derasnya arus informasi digital. Salah satu fungsi terpentingnya adalah melindungi reputasi institusi melalui proses monitoring yang sistematis dan berbasis data. “Dari monitoring kita bisa mendengar apa yang masyarakat pikirkan, apa yang mereka keluhkan, dan bagaimana mereka menanggapi kebijakan pemerintah. Dari situ kita bisa memperbaiki kebijakan agar lebih relevan dan efektif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil monitoring yang akurat dapat membantu pemerintah menilai efektivitas program dan membaca tren isu publik secara dini. Proses ini juga menjadi alat deteksi terhadap potensi krisis reputasi instansi pemerintah. “Kalau ada isu yang muncul berulang di pemberitaan, itu sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Dari sana lahir rekomendasi, revisi kebijakan, atau strategi komunikasi baru,” jelas Dody.

Lebih jauh, Dody menilai monitoring media dan media sosial sudah menjadi keharusan di era digital. Suara publik kini tidak hanya datang dari media arus utama, tapi juga dari platform sosial, influencer, dan akun masyarakat yang aktif menyuarakan isu tertentu. “Digital itu sudah pasti. Tidak ada alasan bagi instansi pemerintah untuk tidak memantau percakapan di media sosial. Itu bagian dari wajah publik terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan terkait kebutuhan kerja sama dengan pihak ketiga, Dody berpendapat bahwa setiap kementerian dan lembaga bisa mengembangkan sistem monitoring internal secara mandiri agar lebih efisien dan berkelanjutan. “Tidak harus selalu memakai vendor eksternal. Kita bisa membangun sistem sendiri dan melatih tim humas atau komunikasi untuk melaksanakan fungsi monitoring secara konsisten,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa monitoring tidak berhenti pada pengumpulan data. Lebih penting adalah kemampuan analisis dan penerjemahan data menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pimpinan lembaga "Monitoring itu harus menghasilkan insight. Data yang dikumpulkan harus diolah, dianalisis, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tanpa itu, monitoring hanya akan jadi rutinitas tanpa arah,” tambahnya.

Lebih jauh, CEO & Founder Brightminds Dody Rochadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi publik. Menurutnya, kemampuan analitis harus dimiliki oleh seluruh anggota tim komunikasi — dari staf teknis hingga pejabat pimpinan. “Analisis bukan cuma tugas staf monitoring. Semua orang komunikasi harus bisa membaca data, memahami tren, dan mendeteksi potensi isu sejak dini. Dengan begitu, respons pemerintah terhadap masyarakat bisa lebih cepat dan tepat,” paparnya.

Ia juga menyoroti perlunya budaya reflektif dalam tiap instansi, di mana hasil monitoring digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, tetapi juga untuk memperbaiki kebijakan baru. “Setiap kebijakan harus bersumber dari data. Monitoring adalah jembatan antara persepsi publik dan kebijakan pemerintah. Kalau kita tidak mendengar masyarakat, kita tidak akan tahu apa yang mereka butuhkan,” tegas Dody.

Forum Media Monitoring (FoMo) sendiri menjadi wadah berbagi praktik baik antarkementerian dan lembaga dalam mengelola isu publik berbasis data. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan dapat membangun ekosistem komunikasi publik yang adaptif, terukur, dan partisipatif. “Monitoring bukan sekadar mendengar, tapi tentang bagaimana kita merespons. Di situlah pemerintah menunjukkan empati dan kehadiran nyata di tengah masyarakat,” tutup Dody.